2 eks.
Permasalahan-permasalahan aktual pertanahan hadir dalam buku ini, seperti pengadaan tanah untuk pembangunan, pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah, masalah relokasi korban tsunami, hingga kritik terhadap Perpres 36 tahun 2005.
Pemberian properti bagi asing selama ini terhalang oleh asas nasionalitas yang menerapkan prinsip perlakuan berbeda dalam hukum pertanahan yang dalam praktik cenderung menerapkan asas pelekatan vertikal. Perlakuan tersebut berdampak negatif pada iklim investasi Indonesia, khususnya dalam bidang properti. Konsep pengembangan hukum bangunan tidak saja bermanfaat untuk menstimulus investasi asing …
perlunya bantuan dari segenap lapisan masyarakat untuk turut serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang kita kenal dengan nama program catur tertib pertahanan yang meliputi tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup..
Buku ini memberikan pengertian tentang aturan-aturan hukum dan praktik kegiatan terkini yang terkait dengan agraria/pertanahan dan tata ruang. Sejak pembentukan kabinet baru tahun 2014, urusan tata ruang disatukan dengan urusan agraria dan pertanahan dalam Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penggabungan tersebut merupakan sinyal positif bagi pengelolaan ruang dan agrar…