Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian Awal

Pemerintahan adalah gejala yang tak terhindarkan dimana pun dan kapan pun kita berada. Ia tak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang kehidupan, disebabkan kebutuhan kita akan hadirnya pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Pemerintahan yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik hanya mungkin jika ia terdiri dari individu-indivi…

Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba sampai Reformasi): Telaah So…

2 eks.

Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai Guru Besar dan Doktor di bidang hukum sesuai dengan kepakaran mereka masing-masing yang menyoal pelbagai persoalan dan fenomena hukum di Indonesia. Kendati diterbitkan menyambut ulang tahun ke-45 Prof. Dr. Zudan Arid Fakrulloh, S.H., M.H.

Hukum Tatanegara

Secara garis besar, buku ini bermuatan hal-hal yang bersifat umum dalam ketatanegaran mengiringi pembidangan kekuasaan secara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan beberapa hal yang khusus tentang pemerintahan daerah.

Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD…

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-99139-6-9

Deskripsi Fisik

x, 238 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ZOE i

The Language of Liberal Constitutionalism

The Language of liberal constitutionalism explores two basic questions regarding contitutional theory first, given a commitment to democratic self-rule and widespread disagreement on questions of value, how is the creation of a langitimate constitutional regime possible?

Hukum tata Negara

Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar. Adanya tuntutan kepada penyelenggara negara pemerintah untuk berubah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kini tak bisa lagi dinafikan. Begitu pula halnya dengan e…

Green and blue constitution: undang-undang Dasar berwawasan Nusantara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-372-163-3

Deskripsi Fisik

x, 192 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ASS p

Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara

Pengujian konstitusional (constitusional review) walaupun telah dijalankan oleh berbagai negara sejak lama, merupakan hal yang baru dalam sistem konstitusional negara kita. Pengujian konstitusional baru diadopsi oleh UUD 1945 melalui perubahan konstitusi oleh MPR pada tahun 2001 dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C. Sejak dibentuk pa…

Meneropong Komisi Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang kredibel dan transparan adalah terpenuhinya hak konstitusional publik. Kemudahan dalam mengakses informasi untuk mengawasi sesuai dengan ketentuan konstitusi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dinegosiasi. Tidak sedikit problematika buram perihal informasi menggelinding dan menyimpang dari rel hakiki yang seringkali…

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak

Asas-Asas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) lazim disebut algemene beginselen van berhoorlijk bestuur (Belanda) atau principes generaux du droit coutumier public(Perancis) atau aglemene rechtsbeginselen (Belgia). Kemudian dalam khasanah Hukum Administrasi Indonesia. Asas-Asas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Layak Tersebut, selalu dikaitkan dengan algemene beginselen v…

Teori umum tentang hukum dan negara

Buku ini dibagi kedalam dua bagian. Teori yang diuraikan secara rinci pada bagian pertama adalah teori umum tentang hukum positif. Hukum positif adalah hukum masyarakat tertentu: hukum Amerika Serikat,hukum Perancis,Hukum Meksiko, dan hukum internasional. Teori umum yang dikemukakan disini dimaksudkan untuk menjelaskan secara ilmiah tatanan hukum tertentu yang menggambarkan komunitas hukum ter…

Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif konstitusional

Topik bahasan dalam buku ini terbagi dalam lima bagian yaitu: bagian pertama, wawasan kebangsaan dan Pancasila; bagian kedua, pilkada langsung; bagian ketiga, mencermati sistem pemilu Indonesia; bagian keempat, calon independen dari DPD dan bagian kelima, yuridis ketatanegaraan. Bahasan ini merupakan kumpulan makalah yang telah disampaikan oleh penulis di berbagai forum baik lokal, regional, ma…

Hukum lembaga kepresidenan Indonesia

Substansi yang dikaji dalam buku ini antara lain: Diskursus teoritik tentang Lembaga Kepresidenan; Kedudukan Lembaga Kepresidenan di Indonesia; Konsepsi dasar hukum anggaran negara dan penganggaran lembaga kepresidenan; Hubungan Lembaga kepresidenan dengan lembaga-lembaga negara yang lain berdasarkan UUD 1945.

UUD 1945 (Amandemen Lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014

Buku tentang UUD 1945 dan susunan kabinet 2009-2014 ini berisi tentang UUD 1945 dengan amandemen lengkap. Buku ini juga dilengkapi dengan profil seluruh Presiden dan Wapres RI, susunan kabinet sejak tahun 1945, sejarah nusantara sejak tahun 400 M, teks asli proklamasi, dekrit presiden 5 Juli 1959, Tritura dan Supersemar, makna atribut negara, lembaga-lembaga negara, perjanjian sejarah, tata ur…