Pelaksanaan survei mengacu kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei melibatkan 231 orang Anggota DPR RI yang terdiri dari 9 Fraksi. Jumlah tersebut masih dalam batas margin error sebesar 5% dan confidence level 95% sesuai …
Diterbitkannya buku Profil Anggota Legislatif ini masih menjadi bagian pekerjaan KPU dalam mensosialisasikan hasil pemilihan umum legislatif yang telah berlangsung sangat demokratis itu.. Diharapkan dengan tersosialisasnya profil anggota legislatif terpilih ini, masyarakat bisa mengenal anggota legislatif tersebut dengan lebih baik lagi.
Dalam sistem pemerintahan demokratis khususnya negara Indonesia yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Lembaga negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat suatu rakyat. Buku ini mengkaji hubungan kek…
Buku jilid 5 mengetengahkan perjalanan sejarah cikal bakal,keberadaan dan kelangsungan lembaga legislatif di Indonesia berikut kiprah dan kontribusi lembaga ini dalam kegidupan berbangsa dan bernegara sejak era kolonial. DPR RI masa reformasi merupakan hasil pemillu 1999 melahirkan DPR RI dengan wajah baru. Keberhasilan MPR dalam melakukan sejumlah amandemen. Babak baru demokrasi di Indonesia…
Era reformasi yang ditandai terbukanya koridor aspirasi politik dengan semakin banyaknya kontestan partaipeserta pemilu, mengharuskan partai politik untuk terus giat mendekatkan diri kepad kepentingan rakyat. Hal yang sama juga dilakukan Partai Persatuan Pembangunan dimana elite politiknya di tuntut mampu berpartai dengan pola-pola baru yang lebih mendekatkan diri pada kepentingan rakyat. Dala…
Buku ini adalah merupakan sebentuk ikhtiar kelembagaan disertai dengan niatan politik tentang sebuah lembaga perwakilan yang lebih baik. Pandangan masyarakat tentang lembaga perwakilan baik DPR maupun DPRD yang masih diwarnai sinisme akibat serangkaian kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota DPR atau DPRD.
Proses legislasi tidak semata soal hukum, tetapi juga soal politik. Untuk itulah, sejak awal, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) melakukan kajian dan advokasi untuk mendorong pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial (towards socially responsible law-making). PSHK mendorong agar hukum tidak lepas dari konteks dan kondisi sosial agar hukum menyeimbangkan berbagai kepentingan, …
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Keparlemenan adalah sebuah fenomena sejarah yang berubah dari waktu ke waktu seiring dengan keadaan masyarakat negara yang bersangkutan. Parlemen dalam sebuah system politik yang demokratis termasuk dalam institusi sebuah negara, yaitu sebuah kelompok dari sejumlah institusi yang menentukan, secara langsung maupun tidak langsung, kinerja suatu system politik.
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang awal transisi kekuasaan politik;pemerintahan orde baru;sejarah dan peranan DPR-GR 1967-1971;Menguatnya pengaruh orde baru di DPR (1971-1977);Peran DPR dan munculnya kritik terhadap orde baru 1977-1982;Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1982-1987;DPR RI 1987-1992:era penguatan tatanan ekonomi dan sosial bangsa;DPR Menghadapi tantangan nasi…
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang Dari DPR Hasil Pemilu 1955 ke DPR-GR; Dari Wakil Rakyat Menjadi Pembantu Presiden; Konstelasi Politik Masa Demokrasi Terpimpin; DPR-GR dan Kebijakan Pada Masa Demokrasi Terpimpin; DPR-GR Minus PKI:Penyegaran Menyambut Era Baru.
Buku Satu terdiri dari 6 bab yang membahas tentang Dewan Kota, Volksraad,Chuo Sangi-In, dan Komite Nasional Indonesia Pusat
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960
Antara tahun 1967 -1998 atau lebih dari tiga dekade lamanya Indonesia berada di bawah era kekuasaan rezim Orde baru yang didominasi militer/TNI-AD,dibawah kepemimpinan Soeharto sebagai tokoh sentralnya. Berfokus pada pembangunan ekonomi,restrukturisasi atau rekayasa politik dimana semua kekuasaan sosial politik diposisikan dan diarahkan untuk mendukung penuh program pembangunan. Terjadi ketimpa…
Era 1959-1966 dikenal sebagai era denokrasi terpimpin,berawal dari gagasan Presiden Soekarno dalam perpolitikan Indonesia. Keberhasilan pemilu 1955 menjadi harapan Presiden Soekarno untuk menjalankan fungsi kelembagaan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Namun pada akhirnya lembaga hasil pemilu tidak dapat berfungsi dengan baik,kabinet bubar dan Presiden Soekarno mengambil langkah Dekrit Pre…
Buku sejarah DPR jilid kedua ini, topik dan tema yang disajikan didalamnya merupakan babak baru dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dan mengakui pula kedaulatan Indonesia sesuai kesepakatan KMB yang telah diretifikasi oleh masing-masing DPR atau parlemennya di akhir bulan November 1949; Peran DPR pada era RIS cukup besar terutama dalam proses pembentukan …