Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)

Buku ini merupakan kajian yang dapat mengungkap tentang bagaimana tehnik pembuatan suatu produk hukum yang disebut sebagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Muatan materi pokok secara sistematis yang meliputi landasan dan asas; Perencanaan Peraturan Perundang-undangan; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Pembahasan dan p…

Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam sistem Perundang-Undangan Na…

Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…

Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Buku ini mulanya adalah disertasi penulis dimana pada dasarnya untuk mewacanakan adanya demokrasi partisipatoris dalam proses pembentukan perundang-undangan guna menghasilkan produk perundang-undangan yang responsif. Oleh karena itu buku ini berisi sumbangan pemikiran berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan

Dinamika perundang-undangan di Indonesia

Buku ini diberi judul Dinamika Perundang-undangan di Indonesia dikarenakan dalam buku tersebut perkembangan dan pergantian berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebabkan berbagai pandangan dalam bidang legislasi. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan suatu negara hukum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republi…

Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sejak adanya perubahan UUD1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ket…

praktek hukum peraturan perundangan di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 195 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.698 KAN p