Aksi perubahan melalui “Optimalisasi Penggunaan Website CPNS Sebagai Media Informasi Pelaksanaan Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021” berhasil dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan jangka waktu dan tahapan kegiatan yang telah ditetapkan dalam milestones. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran serta dan dukungan dari tim efektif dan para stakeholders terkait. Meski…
Keterbukaan informasi public merupakan salah satu hakuan prioritas dan in I menmunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) dalam berbagai sector penyelenggara dan penyelenggaraan Negara telah ditunjukkan secara nyata. Buku ini dibuat semata sebagai bahan referensi bagi masyarakat dan juga badan public dalam mengi…
dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.
Isi Buku: 1. Konsep keterbukaan informasi publik 2. Aktor-aktor keterbukaan informasi publik 3. Seluk-beluk sengketa informasi publik 4. Cara mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi 5. Proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi 6. Pengertian dan proses mediasi 7. Informasi yang dikecualikan dan cara mengecualikannya 8. Upaya hukum pasca putusan Komisi Informasi 9. K…
Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Jika akses public terhadap informasi itu dilakukan, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, sebagai upaya strategis pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dan terciptanya pemerintahan yang baik.
Buku ini memuat persoalan keterbukaan informasi publik dari kondisi kekinian, baik pada tataran filosofis, regulasi, maupun implementasinya. Dalam penyajiannya, buku ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu: Keterbukaan informasi publik dalam perspektif kekuasaan demokratis; Regulasi KIP dan kebutuhan atas perlindungan privasi; Tata kelola keterbukaan informasi publik di era pemerintahan elektronik; …
Berisi peraturan-peraturan tentang keterbukaan informasi publik diantaranya: UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,;PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP; Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU; Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 201o dan No 1 Tahun 2015 tentang Standar Laya…