Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…
Pedoman pengamanan ini merupakan panduan sistem pengamanan yang berlaku di kawasan rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata dan Pos Pengumben, yang berisi berbagai urut-urutan kegiatan/tindakan dalam menghadapi berbagai permasalahan keamanan. Pedoman pengamanan ini disusun sebagai upaya mengantisipasi adanya perubahan-perubahan yang terjadi terhadap obyek dan sarana pengamanan yang semakin berkemb…
Buku ini menggambarkan bagaimana ideologi jender yang berlaku di masyarakat dan kemudian di adopsi oleh idustri telah dikuatkan oleh hukum negara, kebijakan pemerintah, keluarga dan agama.
Keprotokolan merupakan elemen penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama dalam mendukung fungsi pimpinan lembaga negara seperti MPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan pelayanan keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Fokus utama penelitian ini adalah pada penyusuna…
Jenderal Simon Hendrik Spoor, panglima militer Belanda terakhir di Indonesia, lawan utama Jenderal Sudirman dalam perang revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949). Ia meninggal dunia secara mendadak dan dimakamkan di Taman Pemakaman Belanda Menteng Pulo, Jakarta, hanya beberapa hari setelah ditandatanganinya Persetujuan Roem-Roijen (Mei 1949), pakta pembuka jalan menuju Konferensi Meja Bundar …
Buku Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berdasarkan Peraturan Setjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016. buku ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi unit kerja dalam melihat struktur organisasi S…
Perubahan struktur Sekretariat Jenderal DPR RI menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3,Perpres Nomor 70 Tahun 2012, serta pemenuhan kebutuhan unit kerja yang melaksanakan ketatausahaan para Tenaga Ahli dan Asisten Anggota DPR RI. Perubahan pertama tahun 2010 ditetapkan dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 03/PER-SEKJEN/2010, perubahan kedua tahun 2011 ditetap…
Di Indonesia, isu mengenai perempuan menarik karena saat ini perempuan sangat diperhatikan dalam kancah perumusan kebijakan. Terutama di lembaga parlemen (DPR) terdapat pengaturan tentang penempatan perempuan di DPR dengan kuota 30% melalui Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2003. Ini bentuk dari keadilan jender dan keinginan agar perempuan juga dilibatkan dalam mengambil keputusan, y…
Dalam dua dekade ke belakang, banyak kritikus ditujukan kepada Parlemen karena kelemahan fungsi Legislatif pada kekuatan eksekutif. Ke depannya, DPR perlu pemberdayaan sesuai dengan UUD 1945, khususnya menghadapi era globalisasi atau abad ke-21 yang menekankan kepada kompetisi di semua aspek. Kami harus mengantisipasi situasi yang akan datang. Dalam satu pikiran, Anggota Parlemen membutuhkan ba…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan learning organization di lingkungan Biro Administrasi & Kepegawaian dan Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen DPR RI ditinjau dari 5 aspek sistem pembelajaran yaitu dinamika pembelajaran, transformasi organisasi, pemberdayaan manusia, pengelolaan pengetahuan dan penerapan teknologi. Di samping itu penelitian ini juga bertujuan untuk men…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan dari kebijakan penyediaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Setjen DPR guna memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR RI. Evaluasi kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dengan kriteria evaluasi kebijakan meliputi: efektivitas, efisiensi, kecukup…
Sebagai lembaga politik, DPR RI memiliki peran penting dalam membangun suatu demokrasi bagi bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari kegiatan DPR RI yang sangat dinamis, sehingga perlu adanya pengelolaan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat/media cetak/elektronik agar dapat dipahami secara utuh.
Buku struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi unit kerja dalam melihat struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu juga bisa dipergunakan seoptimal mungkin oleh unit kerja dalam mendalami tugas dan fungsinya masing-masing