Eksistensi kejaksaan dalam konstitusi di berbagai negara

Buku ini merupakan referensi berharga di tengah hangatnya wacana mengenai perlu diaturnya kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam UUD 1945. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mendukung cita-cita Bersama Korps Adhyaksa sebagai aparatur penegak hukum yang memiliki “constitutional importance” seperti halnya lembaga penegak hukum lainnya yang keberadaannya telah diatur dalam kon…

Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum

Buku ini membahas tentang posisi dan fungsi lembaga Kejaksaan dari perspektif hukum, secara teoritis historis negara hukum dan pembagian kekuasaan. Dibahas pula dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dan perbandingannya dengan komisi pemberantasan korupsi di beberapa negara seperti Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Korea, Swedia, Singapura, dan Malay…

Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice

Buku ini pada pokoknya menjelaskan mengenai "Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan oleh Kejaksaan". Upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, seringkali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh jaksa yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang Kejaksaan RI : Undang-Undang Paten Beserta Peraturan Pelaksanaa…

Buku ini memuat secara lengkap Undang-Undang PATEN beserta Peraturan Pelaksanaannya. dalam undang-undang tersebut ditetapkan dengan tegas adanya perlindungan hukum setiap kegiatan penemuan teknologi sebagai usaha peningkatan dan pengembangan industri yang sekaligus memantapkan pembangunan ekonomi nasional

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 1990/1991 rapat ke 15 s…

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1990/1991 rapat ke 15 s/d 16 mengenai pembicaraan tingkat II pemandangan umum para anggota atas RUU tentang Kejaksaan RI. dan laporan BKSAP tentang delegasi DPR RI ke luar negari, dengan keterangan sbb: a. kunjungan delegasi DPR RI Global Parliamentarians Conference and Development tanggal 25-28 September 1990 di T…

Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik

Buku ini berisi tentang masalah pembangunan hukum yang tengah dilaksanakan di Indonesia dan di berbagai negara, serta peranan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tuganya yang berkaitan dengan unsur kekuasaan. Buku ini lebih banyak mengetengahkan tugas, wewenang dan kekuasaan instansi Kejaksaan di dalam supra struktur politik dan infrastruktur politik di berbagai negara, maka materi yang dis…

Jurnal Informasi Hukum : Kejaksaan, Perindustrian, Penyandang Cacat, Undian, …

Membahas secara umum permasalahan yang ada pada beberapa undang-undang, diantaranya UU Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 13 Tahun 2003, dll.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan …

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Juni 1961 dalam Lembaran Negara No. 255 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2299 merupakan undang-undang tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi, bahwa pembentukan pembentukan kejaksaan tinggi berdasarkan susunan Kejaksaan perlu disempurnakan untuk itu diperlukannya pembentukan Kejaksaan Tinggi dikarenakan setiap Pengadilan Tinggi a…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ke…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Juni 1961 dalam Lembaran Negara No. 254 dan Tambahan Lembaran Negara No. - merupakan undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, untuk itu perlu dituangkan dalam Undang-undang yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan agar supaya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak…

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004 dalam Lembaran Negara nomor 67dan tambahan lembaran negara nomor 4401.Merupakan undang-undang yang membahas tentang perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan yang sudah tidak sesuai lagi.Pembaharuan Undang- undang tentang Kejaksaan ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran ke…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republi…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 22 Juli 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadi…

Tugas tugas kejaksaan di bidang non yustisial

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 237 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-