Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen-Konstitusi

Buku ini menghadirkan paparan komprehensif tentang perjalanan turun naik kekuasaan kehakiman di indonesia. Dengan fokus utama pada implikasi amandemen UUD 1945 pada kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka paparannya akan menyajikan kekuasaan kehakiman dalam panggung sejarah; memotret benang merah transformasi implementasi kekuasaan kehakiman dari satu generasi ke generasi berikut.

Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan

Buku ini berisi mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang hingga saat ini menjadi bahan kajian dan riset yang menarik perhatian bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat secara umum. Buku yang tersaji dihadapan para pembaca ini merupakan kumpulan putusan Mahkaman Konstitusi yang dikategorikan sebagai putusan monumental atau acapkali secara luas dikenal sebagai "landmark decision…

Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3333-32-5

Deskripsi Fisik

xv, 199 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 SUT a

Konfigurasi politik kekuasaan kehakiman di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8981-06-5

Deskripsi Fisik

xii, 498 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 HAR k

Kekuasaan kehakiman di Indonesia

Proses amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 yang terjadi sebagai dampak dari adanya reformasi politik pada tahun 1998, maka paradigma dalam UUD 1945 turut berubah secara mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar" memberikan konsekuensi yang tidak sederhana.

Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara…

Buku ini banyak menggambarkan tentang wajah penegakkan hukum di Indonesia dengan segala realita tantangan yang dihadapinya dewasa ini, sehingga bisa menjadi telaah sepanjang masa dalam proses menegakkan keadilan substantif. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi pedoman bagi para praktisi, akademisi dan mahasiswa hukum untuk menambah pengetahuan tentang realitas-realitas keadilan dalam proses …

Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata

Tugas hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal tersebut. Hakim bersifat aktif di dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap pra-persidangan atau tahap persiapan persidangan. Prinsip hakim bersifat aktif di dalam…

Hakim: antara pengaturan dan implementainya

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786024335786

Deskripsi Fisik

xviii, 212 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan

Buku ini terbit tepat waktu. Keinginan untuk perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sedang dirancang oleh DPR dan Pemerintah dengan salah satu hal yang dapat dipandang strategis untuk perbaikan kedepan ialah persoalan rekrutmen calon hakim yang dibahas dalam buku yang berasal dari disertasi ini.

Konsep Pengawasan Kehakiman

Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), DPD, dan KPK adalah anak kandung Reformasi. Lembaga-lembaga itu ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk penegakan hukum yang tidak kunjung baik, bahkan semakin karut marut dan mencemaskan. Kelahiran KY diasmbut masyarakat dengan suka cita, dengan ekspektasi judicial corruption terkikis dan masyarakat memperoleh keadilan di meja…

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim Yang Dihubungkan Dengan Independ…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 116 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 PEL

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku VI Kekuasaan Kehakiman

ISBN/ISSN

978-602-8308-02-1

Deskripsi Fisik

xxvi, 488 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara

ISBN/ISSN

978-979-15769-8-7

Deskripsi Fisik

xxvi, 449 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan

ISBN/ISSN

978-979-15769-7-0

Deskripsi Fisik

xxix, 660 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik I…

Himpunan Undang-undang kekuasaan kehakiman

Buku ini berisi himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman yang menjadi ketentuan pokok (UU No. 35 tahun 1999) Mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya, serta didampingi oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di dalam melaksanakan peradilan di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketent…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699. Undang-undang ini mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman bertujuan meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan, mengatur hubungan peradilan den…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketent…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Desember 1970 dalam lembaran negara nomor 74 tambahan lembaran negara nomor 2951 yang mengatur dan membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879 merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 meliputi: a. pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan; b. pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahk…

Position Paper Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 169 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-