Analisis Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Dari Region…

Perkembangan ekonomi dunia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, diikuti dengan semakin kompleksnya persoalan dan tajamnya persaingan. Situasi demikian menghantarkan pemerintah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada sisi rentan terhadap tekanan globalisasi ekonomi karena kecepatan gerak modal yang tidak berimbang dengan keterbatasan sumber daya lainnya. Namun kesiapan dalam…

ASEAN-India Eminent Persons' Report to the Leader

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7643-19-2

Deskripsi Fisik

38 hal. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan "Treat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 7 Januari 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3433 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengesahkan Perjanjian mengenai Zona Kerjasama yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya minyak dan gas bumi di landas kontinen yang terletak di antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara. Pengat…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perj…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 02 Oktober 1952 dalam Lembaran Negara Nomor 71. Undang-undang ini mengatur tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina. Bahwa perlu adanya perjanjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina yang disetujui dengan Undang-undang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perj…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 02 Oktober 1952 dalam Lembaran Negara Nomor 70. Undang-undang ini mengatur tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma. Bahwa perlu adanya perjanjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma yang disetujui dengan Undang-undang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perj…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 02 Oktober 1952 dalam Lembaran Negara Nomor 69. Undang-undang ini mengatur tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan. Bahwa perlu adanya perjanjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan yang disetujui dengan Undang-undang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perj…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 02 Oktober 1952 dalam Lembaran Negara Nomor 68. Undang-undang ini mengatur tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Indonesia dan Negara India. Bahwa perlu adanya perjanjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara India yang disetujui dengan Undang-undang.