Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum

Buku ini menjelaskan mengenai undang-undang no.13 yaitu tentang outsourcing dimana tenaga kerja dijadikan sebagai ajang kompetitif dan menjadikan suatu yang sangat fleksibel dan efisien dalam dunia kerja. Buku tersebut menjelaskan lebih dalam hukum outsourcing dalam pasal-pasal yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai kebijakan dalam outsourcing tersebut.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 25 Tahun 1997, Buku I, II, III, IV dan V

Asas-asas Hukum Perburuhan

Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Di samping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum perburuhan dari sudut lingkup laku hukum perburuhan maupun dari sudut pandang paradigma hukum perburuhan

Onze Pensionen

Dalam buku ini berisi dokumen tentang peraturan pensiun pegawai sipil Belanda di Hindia Belanda. Dewan Delegasi Asosiasi yang telah terhubung dengan perjanjian kita memutuskan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan pensiun dan pensiun pejabat Hindia Belanda. Tindakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pemerintah. Langkah pertama untuk memulai tindakan tersebut yaitu deng…

Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja …

Buku ini berbicara perihal kepastian hukum hak pekerja outsourcing yang ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Materi-materi yang dibicarakan di buku ini mulai dari sejarah dan perkembangan konsep outsourcing serta penerapannya; kepastian hukum, hubungan kerja dan peraturan perundang-undangan; pengaturan outsourcing di dalam undang-undang ketenagakerjaan dan pe…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Peran DPR RI pada Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan …

Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana Pansus Rancangan Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK) bersama Pemerintah" melakukan kebijakannya dalam Proses Pembahasan RUU PPK yang kemudian menjadi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Proses ini sangat penting, karena Serikat Pekerja telah menolak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1997 yang di…

53 Tanya jawab seputar tenaga kerja (untuk karyawan dan perusahaan)

Sampai saat ini, masalah tenaga kerja tercatat menempati peringkat pertama terbanyak dari sisi jumlah pertanyaan yang masuk ke rubrik Klinik situs hukumonline.com. Atas dasar itu, kami memilih menerbitkan kasus-kasus tenaga kerja dalam buku ini. Pertanyaan dan jawaban ynag kami sampaikan merepresentasikan berbagai hal dalam ketenagakerjaan, baik hubungan kerja, upah, pesangon, perjanjian kerj…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 Oktober 1997 dalam Lembaran Negara Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702, undang-undang ini membahas tentang peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat …

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Desember 2000 dalam Lembaran Negara No. 240 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4042 merupakan undang-undang mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang, Dalam rangka menga…

Hukum ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-522-7

Deskripsi Fisik

xii, 128 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.344 01 MAI h