Gerakan reformasi total pada tahun 1998 yang diikuti dengan reformasi konstitusi (1999-2002) semula memberi harapan-harapan baru dalam reformasi hukum dan peradilan kita. Perubahan Undang-undang Dasar 1945 sebanyak empat kali (Perubahan Pertama 1999, Perubahan Kedua 2000, Perubahan Ketiga 2001, dan Perubahan Keempat 2002) telah melakukan pembaruan seluruh sistem ketatanegaraan kita secara menda…
Dalam buku ini penulis mencoba untuk mencari garis paralelisme sengketa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang pernah terjadi. Berbagai pemikiran dalam buku ini muncul dari kesadaran bahwa sudah saatnya kita lebih serius memikirkan masa depan lembaga pengawasan eksternal Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya pada semua lingkungan peradilan serta hakim pada mahkamah kosn…
Buku ini menggambarkan secara luas sebuah tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggarn etik oleh hakim. Tergambar dengan jelas bahwa proses pembuktian yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik berbeda dengan pembuktian hukum. Buku in…
Amandemen UUD Tahun 1945 juga mengintroduksi suatu lembaga negara baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang disebut Komisi Yudisial (KY). Pementukan KY dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian problem yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 18…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 2004 dalam Lembaran Negara nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4415. Dalam undang-undang ini diatur secara rinci tugas dan kewenangan dari komisi yudisial, ditunjuk dan pemberhentian anggota komisi yudisial, pembatasan perangkap untuk posisi anggota komisi yudisial, dan panitia seleksi untuk mempersiapkan calon angg…