BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…
Laporan Kinerja (LK) Biro Protokol dan Humas Tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparasi kinerja yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, rekomendasi atas capaian kinerja sepanjang tahun berjalan terhadap target yang ditentukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Protokol dan Humas Tahun 2023, serta evaluas…
Buku ini berisikan informasi Pertemuan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI (BKSAP) dengan kedutaan besar negara sahabat; Penerimaan delegasi negara sahabat; dan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri.
Pertanggungjawaban kinerja DPR yang tersusun dalam Laporan Kinerja DPR merupakan laporan pelaksanaan atas tiga fungsi DPR yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan maupun diplomasi parlemen. Pelaksanaan fungsi legislasi pada Tahun Sidang 2007-2008 DPR sudah berhasil menyusun, membahas, dan menyetujui 17 (tujuh belas) rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).…
Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK BRI RI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1520/SEKJEN/2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerj…
Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan perinta Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di “Rumah Rakyat” dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan daerah dari seluruh Indonesia. Dengan demikian Sdang Bersama DPR-RI dan DPD-RI menjadi peristiwa bersejarah, dan merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Sidang ber…
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…
Biro KSAP merupakan unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI yang unik, karena satu-satunya eselon II yang melayani Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, sementara untuk AKD lain dilayani oleh Eselon III. hal ini karena KSAP tidak hanya memberi dukungan dan pelayanan kepada badan kerjasama antar parlemen, namun juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dalam rangka menjalankan…