Lembaga Negara : Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional

Pasca reformasi konstitusi (1999-2002), perubahan lembaga negara benar-benar menjadi “mata air” yang tidak pernah kering untuk terus ditimba para peminat dan pengkaji hukum tata negara. Dibandingkan buku-buku lain dengan tema serupa yang berasal dari hasil olah pikir para pakar dan pengkaji hukum tata negara, buku ini berupaya mengambil dan menambahkan sisi lain yang acapkali diabaikan seba…

Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2021-2022

Buku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan agar masyarakat dapat mengetahui peran dan kinerja DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan berkontribusi secara nasional bagi kejayaan NKRI. Buku ini secara khusus memaparkan hasil kinerja DPD RI di tahun Sidang 2021-2022.

Perjuangan Dakwah Parlemen 4: Laporan Kinerja Anggota DPR RI A-423 Masa Sidan…

Dr. Anis Byarwati sebagai anggota komisi XI DPR RI dan juga anggota Badan Legislasi yang ditugaskan fraksi menjadi anggota panitia kerja RUU Omnibus Law, bersinggungan langsung dengan isu-isu yang mengemuka di atas. Bagaimana perjuangannya menampung aspirasi dari nasabah AJB Bumiputera dan rapat-rapat yang diikutinya dalam pembahasan berbagai RUU di Badan Legislasi, terekam apik dalam buku ini.

Perjuangan Dakwah Parlemen 3: Laporan Kinerja Anggota DPR RI A-423 Masa Sidan…

Dr. Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS turut menyuarakan kebijakan Fraksi PKS dengan memberikan masukan, kritik dan opini yang membangun kepada pihak pemerintah. Masukan-masukan, ide, gagasan dan opini beliau, kami tuangkan dalam buku Perjuangan Dakwah Parlemen edisi ke-3 ini.

Perjuangan Dakwah Parlemen 2: Laporan Kinerja Anggota DPR RI A-423 Masa Sidan…

Buku Perjuangan Dakwah Parlemen yang merekam perjalanan dakwah parlemen Dr. Anis Byarwati di Masa Sidang Kedua Tahun 2019-2020 yang terhitung dari tanggal 13 Januari 2020 - 27 Maret 2020 ini, mencoba untuk menyajikan secara detail bagaimana seorang anggota legislatif melakukan dakwahnya di parlemen. Sebagaimana buku Perjuangan Dakwah Parlemen untuk masa sidang I, Buku ini juga menggunakan siste…

Perjuangan Dakwah Parlemen 1: Laporan Kinerja Anggota DPR RI A-423 Masa Sidan…

Laporan ini berisi pemikiran-pemikiran yang disampaikan Dr. Anis Byarwati dalam rapat-rapat bersama mitra. Dan serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Masa Sidang I pelaksanaan tugasnya di DPR RI. Rentang waktu Masa Sidang I, terhitung sejak beliau dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019, hingga berakhirnya Masa Reses untuk Masa Sidang I yaitu tanggal 12 Januari 2020, atau kurang lebih…

Proses Legislatif

Proses Legislatif adalah mata kuliah baru bagi universitas yang melakukan perkuliahanberbasis kompetensi. Hal ini karena waktu dulu ketika hanya bernama Sistem Pemerintahan Indonesia hanya membahas Ilmu Pemerintahan saja kendati biang persoalan ada pada proses legislasi yang membahas multi disiplin, yaitu input yang bernuansa ilmu politik, proses yang bernuansa ilmu pemerintahan, output yang be…

Ada Apa Dengan DPR RI/DPRD?

Buku ini memberikan gambaran bahwa perbuatan Wakil Rakyat terkesan lebih banyak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat umum yang memilihnya. buku ini memperbincangkan masalah yang pernah trending topic yang banyak mendapat perhatian masyarakat luas, dan bahasanya mudah dipahami.

Restorasi Parlemen Bersama Rakyat: Tiga Tahun Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ber…

Restorasi untuk Indonesia, itulah gagasan dasar yang mendorong, mendasari serta menjiwai kiprah NasDem dikancah perpolitikan Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan serta memajukan fungsi pemerintahan kepada cita-cita Proklamasi 1945.

Partai, pemilu, dan parlemen : era reformasi

Buku ini tidak hanya membedah permasalahan partai politik dan sistem kepartaian, pemilu, dan format keparlemenan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu Era Reformasi, melainkan juga menawarkan “peta jalan” perubahan yang perlu dilakukan agar sistem demokrasi pasca Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektivitas bangsa kita.

Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden

Berdasarkan amandemen konstitusi yang mengintrodusir norma baru, presiden telah diberikan hak untuk menggunakan "semacam hak veto" untuk menyatakan penolakan terhadap RUU yang telah dibahas bersama di persidangan DPR Tentu saja "veto" presiden tersebut harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis yang dimiliki secara pribadi oleh presiden. Sebab pada akhirny…

Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2012 tentang tata cara penyusunan program legisla…

Berisi peraturan tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan uu yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis

Susunan dalam satu naskah peraturan sekjen DPR RI No 6 tahun 2015 tentang org…

Buku ini berisi tentang Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan Badan Keahlian DPR yang merupakan sistem pendukung DPR RI

Laporan Fraksi PPP MPR RI Periode 2009-2014: Lima Tahun Membumikan Konstitusi

Ditengah pergeseran paradigma dari konstitusi kekuasaan ke konstitusi baru yang bercirikan demokrasi, checks and balances, dan peduli hak-hak asasi manusia Fraksi PPP selama tiga pemilu terakhir era reformasi bekerja dan berjuang mengawal konstitusi yang merupakan hasil modernisasi yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan.

Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Pe…

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mempertegas kajian sistem MPR di dalam perubahan terhadap UUD 1945 yang telah melaksanakan empat kali, dirasakan masih belum mengena/menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pemberlakuan Parliamentary Threshold pada Peilu 2009 dan Implikasinya terhada…

Tulisan ini menguraikan sistem pemilu legislatif menurut Undang-Undang Pemilu Legislatif yang baru. Praktek demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan umum selama ini selalu diikuti oleh banyak partai (multiparty system), sehingga dirasakan tidak efektif. Meskipun adanya pembatasan melalui Electorial Threshold 3 % dalam UU No. 12/2003, tetapi implikasinya justru membatasi usia partai …

The House of Representatives of the Republic of Indonesia on the Process of D…

The history of the House of Representatives of the Republic of Indonesia began with the formation of the Central Indonesian National Committee, also known as KNIP, on 29 August, 1945. Prior to the formation of the People's Consulative Assembly, the House of Representatives, and the Supreme Advisory Council, all state authority was vested on the President with the assistance of KNIP, which is du…

Fungsi Legislatif dalam sistem politik Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-354-3

Deskripsi Fisik

xii, 306 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-