Dinamika dan Tantangan : Kinerja Lembaga Perwakilan

sebagai lembaga etik, sesuai dengan amanat pasal 199 U No. 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD Sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, MKD memiliki tugas, fungsi dan kewenangan utama dalam rangka menjaga citra, wibawa serta heluhuran martabat DPR RI, baik secara kelembagaan maupun secara personal. tugas itulah yang membuat MKD berdiri di Garis Terdepan, tidak hanya dalam rangka…

Pemikiran Menuju Polri yang profesional, mandiri, berwibawa dan dicintai rakyat

Sudah rahasia umum, bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum, yang sudah tercemar nama baiknya. Hal ini mungkin banyak faktor yang menyebabkan problem itu terjadi. Anda tentu ingin mengetahui lebih konkret mengenai kinerja yang dilakukan oleh personel kepolisian. Di dalam buku ini mengungkap tentang realita kondisi kinerja polisi. Sebagai sumbangsihnya untuk membentuk polisi yang profesional…

Strategi pemeriksaan pada lembaga negara, pemerintah dan BUMN/BUMD

2 eks

Orang Batak Memandang BPK

Buku ini menceritakan pemendangan, kegiatan, maupun pengalaman penulis yang seorang Batak selama bekerja di Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Berbagai catatan baik yang menyangkut tugas dan wewenang BPK maupun yang berkenaaan dengan isi perut BPK disajikan dengan lugas dan mengalir dalam buku ini.

Tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-520-3

Deskripsi Fisik

122 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350.002 SOE t

Sengketa kewenangan

2 buku

Jangan Bunuh KPK : Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi

Kewenangan KPK mulai dipersoalkan, mulai dari kewenangan penyadapan, supervisi penangan korupsi, sampai perilaku pejabat KPK. Malangnya, kasus Antasari Azhar semakin mengeruhkan KPK, sehingga ada gerakan membunuh KPK. adakah usaha mereka untuk meleyapkan KPK akan berhasil?. Buku ini juga memaparkan proses pengadilan tindak pidana korupsi terhadap beberapa pejabat dan anggota DPR yang terlibat k…

Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 106 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 PAN

Implikasi Reposisi TNI-Polri Di Bidang Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 293 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 IMP

Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9052-22-X

Deskripsi Fisik

xxii, 215 p. : il ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 MAH

Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-02-4

Deskripsi Fisik

178 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 IND - 342 IND k

Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Dae…

Hasil audit BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga terlihat adanya peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang pada tahun-tahun sebelumnya memberikan opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). Peningkatan opini ini tidak terlepas da…

Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

Buku ini menguraikan secara komprehensif perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pada era reformasi, dimana terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diamandemennya konstitusi negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara. Salah satu perubahan yang cukup signifikan a…

Hukum lembaga kepresidenan Indonesia

Buku ini mengupas tentang pentingnya pengaturan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan memaparkan mengenai diskursus teoritik tentang lembaga kepresidenan yang diterapkan selama beberapa puluh tahun sejak negara ini merdeka. Kedudukan lembaga kepresidenan yang dijabarkan dalam buku ini bermula dari potret sejarah kepresidenan, bentuk hukum dan kekuasaan lembaga kepresidenan patut untuk dikritis…

Komisi Ombudsman Nasional : Evaluasi terhadap Formasi dan Implementasi Kebija…

Salah satu persoalan yang saat ini sedang berkembang di kalangan rakyat Indonesia adalah bagaimana mereka memperoleh pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah. Sebuah usaha yang telah dilakukan oleh Presiden adalah menyediakan pelayanan terbaik dengan menerbitkan Keputusan Presiden No 44 Tahun 2000 mengenai Komisi Ombudsman Nasional. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk menciptakan situasi…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1985 tentang Perubahan atas un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1985 dalam Lembaran negara nomor 2 dan tambahan lembaran negara nomor 3282 merupakan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975. Perubahan atas u…