Nuku : Sultan Saidul Jhad Muhamad El Mabus Amirudin Syah Kaicil Paparangan Su…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

297 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.85 KAT n

Naskah akademik: Laporan awal pengkajian persyaratan tekhnis pembentukan Kabu…

Kajian ini dilakukan dengan berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan pada data dibebapa instasi terkait baik dipropinsi Maluku Utara maupun di Kabupaten Halmahera Selatan serta observasi data2 dilapangan yang bersumber dari data kecamatan maupun desa sekepulauan OBI, Oleh karena itu total skor dari 11 faktor dan 35 indikator pada calon Daerah Kabupaten Kepulauan OBI mau…

Naskah akademik: Kajian pemekaran Kabupaten Halmahera timur (pembentukan kabu…

Kajian ini dilaksanakan untuk melihat kelayakan teknis Calon Kabupaten Wasile menjadi satu daerah otonomi baru yang terlepas dari kabupaten Halmahera Timur (kabupaten induk) serta kemampuan Kabupaten Halmahera Timur untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonomi yang mandiri. Kajian ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam "peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang pemben…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2004 tentang Pembentukan Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Juli 2004 dalam lembaran Negara nomor 61, tambahan lembaran Negara nomor 4395 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi Maluku Utara. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perangkat pengadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Propinsi Maluku Utara. Tujuan dari …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabup…

Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk yang meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupeten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan parlemen dan pemerintah daerah, form…