Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 April 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286. Undang-undang ini mengatur tata kelola keuangan negara yang baik dan benar, kewenangan pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan pengelolaan APBN dan APBD, hubungan antara pemerintah pusat ā bank sentral ā pemerintah daerah ā pemerintah asing ā¦
Buku ini meyoroti amanat UUD 1945, khususnya pada pembukaannya. Bagian kedua tentang penyelenggaraan pendidikan nasional mulai dari konstruksi kurikulum dan fungsi sekolah sebagai pusat pembudayaan masyarakat. Ketajaman ini terlihat dari koreksi cermat bagaimana layanan pendidikan diberikan melalui sekolah. Bagian ketiga penulis mengingatkan penyelenggara pendidikan, bagaimana manajemen pendidiā¦
Buku ini mengupas tentang pentingnya pengaturan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan memaparkan mengenai diskursus teoritik tentang lembaga kepresidenan yang diterapkan selama beberapa puluh tahun sejak negara ini merdeka. Kedudukan lembaga kepresidenan yang dijabarkan dalam buku ini bermula dari potret sejarah kepresidenan, bentuk hukum dan kekuasaan lembaga kepresidenan patut untuk dikritisā¦
Buku ini membantu pembaca dalam memahami tujuan dan maanfaat pelayanan abdi negara terhadap masyarakat; meningkatkan kreativitas dalam pelayanan dan pemeliharaan masyarakat; menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam; dan menangani anggota masyarakat yang sulit dan rewel.