/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Negara\"'" ]
Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah profesi. Ketika sebuah pekerjaan disebut sebagai profesi, maka tentunya pekerjaan tersebut harus dibekali dengan kompetensi, sehingga pekerjaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dari profesi tersebut. Buku dengan judul Hukum Kepegawaian ASN ini mengupas tuntas mulai dari pengertian aparatur …
Buku Relasi Kekuasaan, Negara, dan Hukum mengkaji hubungan dinamis antara kekuasaan politik, keberadaan negara, serta peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan sebagai instrumen utama dalam mengatur masyarakat tidak dapat dipisahkan dari negara sebagai wadah dan hukum sebagai norma pengendali. Melalui pendekatan teoritis dan analisis kritis, penulis menguraikan bagaimana …
Kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu jabatan penting di setiap negara. Pengisian jabatan kenegaraan merupakan salah satu kajian penting dalam Hukum Tata Negara dengan pembahasan mengenai pengangkatan melalui pemilihan (elected), pengangkatan (appointment), dan keturunan pada sistem monarki. Ulasan mengenai syarat untuk menduduki jabatan penting seperti kepala negara dan kepala …
Peradilan koneksitas merupakan proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) oleh mereka yang tunduk pada pengadilan dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dimana penyidikan dilakukan oleh tim tetap penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi Militer dan penyidik dari lingkungan peradilan umum selanjutnya pemeriksaan perkaran…
Perusahaan negara (BUMN) sebagai unit ekonomi (business entity) harus mampu memupuk dana untuk membiayai aktivitasnya, baik yang bersifat rutin maupun pengembangan. Bahkan, bukan hanya itu saja, beberapa perusahaan negara malah dituntut untuk menghasilkan keuntungan (deviden) buat negara. Buku ini untuk memahami bagaimana administrasi negara dijalankan dengan baik dan bagaimana membangun kinerj…
Sikap masyarakat terhadap kebebasan beragama di negeri ini bisa di klasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Hal ini bisa di deteksi dari sikap intelektual muslim atas fatwa MUI terhadap alirsan sesat. Sikap tersebut terbelah antara yang pro (eksklusif), kontra (inklusif-liberal), dan inklusif-moderat. Kelompok ekslusif berpandangan fatwa MUI tidak melanggar HAM, khususnya kebebasan beragama. HAM, b…
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan informasi yang memadai atas pengelolaan aset dan sumber daya keuangan yang mampu menunjang transparansi serta akuntabilitas pengelolaannya dari pemerintah. Buku ini berisi penjelasan seputar akuntansi pemerintahan, peranan dari akuntansi pemerintahan, serta karakteristik akuntansi pemerintah. Fungsi akuntansi pemerintaha…
uku Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik menggali esensi transformasi E-Government dan konsep Smart City dalam konteks governansi modern. Dari bab pertama hingga bab terakhir, buku ini membahas pola-pola governansi, konsep Open Government, serta pentingnya informasi dan CBIS dalam administrasi negara. Bab-bab selanjutnya memperkenalkan konsep database dan Bi…
Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.
SESUDAH mengubah pemahaman kita mengenai apa yang membuat peradaban bangkit dan ambruk, Jared Diamond mengungkap bagaimana negara-negara berhasil menghadapi krisis dengan melalukan perubahan selektif—mirip cara orang berusaha pulih dari krisis pribadi. Diamond membandingkan bagaimana sejumlah negara bertahan melalui krisis—antara lain Finlandia yang diserang Uni Soviet, kudeta dan kontra…
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen yang dibentuk negara untuk kebutuhannya sebagai lembaga ekstrastruktural di luar lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang berada di luar lembaga definitif yang telah ada. Independensi OJK tercermin dari kepemimpinan yang tak dapat diberhentikan kecuali alasan di UU No. 21/2011. Namun, karena tun…
Fenomena Sovereign Wealth Funds (SWF) menjadi perhatian berbagai negara dan fora internasional. Namun, variasi dan narasi tentang SWF kerap menimbulkan salah pengertian. SWF dimaknai, antara lain, sebagai lembaga keuangan dan investasi kekayaan negara atau state investment funds, yang dibentuk, dimiliki dan dikelola negara, sebagai vehicle untuk mengelola dana publik dari berbagai sumber dan in…
Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.
tujuan penyusunan buku ini sebagai refrensi para pembaca dalam memahami dokumen - dokumen anggaran. disamping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN
data dari laporan keuangan KESDM menunjukan realisasi PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting disamping penerimaan yang bersumber dari pajak bagi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara. oleh karena itu, optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal. bedasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015 s.d tah…
sebagai lembaga etik, sesuai dengan amanat pasal 199 U No. 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD Sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, MKD memiliki tugas, fungsi dan kewenangan utama dalam rangka menjaga citra, wibawa serta heluhuran martabat DPR RI, baik secara kelembagaan maupun secara personal. tugas itulah yang membuat MKD berdiri di Garis Terdepan, tidak hanya dalam rangka…
Buku ini menguraikan mengenai perkembangan pemahaman manusia terhadap asas negara hukum. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna negara hukum tidaklah statis, tetapi dinamis. Prinsip atau pokok-pokok pendirian baru yang tidak dikenal asas negara hukum sebelumnya kemudian lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Pada perkembangan ter…
Bagaimana sejarah? Siapa tokoh dan dalang di baliknya? Bagaimana ideologi? Darimana mereka mendapatkan dana? Bagaimana pola rekrutmen? Serta bagaimana cara melawannya? Walau kita telah mengutuknya, mungkin ISIS-isme ada di sekitar kita dan kita tak menyadarinya. Buku ini mengupas tuntas biografi organisasi teroris paling mengerikan abad ini. ISIS.
Regionalisme menjadi hal yang penting dalam studi hubungan internasional. Hal itu karena dalam kenyataannya suatu permasalahan global memerlukan penanganan dalam lingkup kerja sama yang lebih kecil, dalam tataran regional. Buku ini hadir untuk menyajikan permasalahan-permasalahan pokok dalam regionalisme. Materi dan pembahasan didalamnya telah teruji dan disempurnakan dalam perkuliahan sejak ta…
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…