Otonomi khusus Papua

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-857-2

Deskripsi Fisik

xxii, 255 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SOL o

Kajian desentralisasi asimetris dan otonomi khusus di Indonesia : studi kasus…

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan beragam etnik, budaya, maupun karakteristik geografis. Berangkat dari keragaman itulah, maka dapat diyakini bahwa tidak ada formula tunggal dalam mengelola Indonesia yang sangat luas ini. Pasca pemerintahan selama 32 tahun, maka praktik desentralisasi ltelah memberikan kemudahan dan dampak signifikan bagi perkembangan daerah. Namujn demikian, kita…

Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus Studi Kasus Bali dan Maluku Utara

Buku bunga rampai ini merupakan kajian pada tahun keempat Tim Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2018. Kajian yang berjudul Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus di Bali dan Maluku Utara ini merupakan rangkaian kelanjutan dari kajian sebelumnya yang juga mendiskusikan soal problematika desentralisasi asimetris. Fokus kajian pada tahun ini adalah memetakan dinamika…

Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus: Provinsi Papua dan Papua Barat

secara garis besar, buku ini menjelaskan kebijakan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dari sudut pandang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. pendekatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi ciri khas buku ini yang membedakan dengan literatur-literatur lainnya yang membahas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam mengidentifikasi permasalahan …

Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua

Tulisan dalam buku ini memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama i…

Kebijakan dan implementasi otonomi khusus di Papua & Aceh

Buku ini membahas tentang implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Ada lima tulisan yang terangkum dalam buku ini, yakni: (1) Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua: tinjauan terhadap peran DPRP dan MRP; (2) Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Implementasi Otonomi Khusus; (3) Hubungan Kelembagaan antara DPRP,MRP dan Gubernur Papua: (4) Penguatan Fungsi Legislasi DPR …

Tinjauan yuridis pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian wilayah NKRI yang sejak awal sudah didiami secara turun temurun oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jamele, suku Kluet, suku Tamiang dan suku-suku di berbagai kepulauan serta suku lain yang dalam perkembangan selanjutnya dihuni juga oleh para pendatang. Kukhususan yang diberikan kepada Provinsi NAD tampak dari adanya pemberian kesempat…

Analisis yuridis terhadap kebijakan otonomi khusus Papua

Setelah hampir satu dasawarsa otonomi khusus Papua, pelaksanaan otonomi khusus Papua ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Buku ini berisi tiga tulisan yang menggambarkan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua sebagai pelaksanaan dari UU Otsus Papua dari prespektif hukum khususnya hukum ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884, merupakan undang-undang yang mengatur suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain. Pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi P…