Ditapis dengan
Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia
Ide awal penulisan buku ini sebenarnya beranjak dari respon para pembaca “How To Be a Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas?” Setelah buku itu sukses di pasar, banyak pembaca yang mengharapkan agar hadir pula buku serupa untuk kalangan fiskus: bagaimana membuat administrator pajak lebih cerdas. Buku ini berusaha memberikan jawabannya meskipun kemudian didapati b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-00-1115-3
- Deskripsi Fisik
- xxii, 474 hlm. : il. ; 24 cm.
- Judul Seri
- DDTC Fiscal Research: Seri Pajak dan Pembangunan 01
- No. Panggil
- 336.2 SUB p
De Ned.-Indischë Belastingordonnaties
Pada buku ini penulis berniat untuk memasukkan semua peraturan mengenai pajak dan juga peraturan kota di bidang perpajakan. Namun, itu semua tidak dapat dituliskan secara menyeluruh karena adanya permasalahan kepada penerbit, sehingga buku ini hanya berfokus pada peraturan pajak yang ada di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Meskipun tidak langsung bersinggungan dengan per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 445 hlm., ; 17 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.2 BIL n
Tindak Lanjut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001
peraturan menteri dalam buku ini merupakan kumpulan dari peraturan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Peraturan perpajakan yang dimaksud dihimpun terdiri dari peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak, dan surat edaran direktur jenderal pajak yang di himpun dari…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xxii + 590 hlm. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 343.4 IND t
Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Bidang Perpajakan
UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1994, dan UU Nomor 11 Tahun 1994, Buku I dan II
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 9-11/1994
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4740 merupakan undang-undang yang merubah undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bertujuan untuk lebih memberi keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, sert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Maret 2009 dalam Lembaran Negara nomor 62, Tambahan Lembaran Negara nomor 4999 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan untuk memperkua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1950 tentang Penetapan Tarip P…
Undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan di Jogjakarta tanggal 4 Juli 1950. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan tarip pajak pendapatan untuk tahun 1950. Mengingat keadaan perekonomian pada tahun tersebut mengutamakan tarif pajak peralihan yang lebih dari tarif pajak pendapatan, maka undang-undang pajak pendapatan diubah dari undang-undang sebelumnya. Diharapkan bahwa dengan sistim …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Ta…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 November 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2705. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932. Sebagaimana diketahui peraturan pajak kekayaan, yang berlaku dewasa ini disusun berdasarkan suatu azas, bahwa pemilik harta kekayaan yang mendatangkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Ta…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 November 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2704. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Peraturan-peraturan pajak pendapatan yang berlaku mengandung beberapa kelemahan. Menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, Direktorat Pajak harus member…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Ta…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 November 1964 dalam Lembaran Negara Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2703. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak. Hingga kini pemungutan pajak perseroan masih merupakan suatu pemungutan kemudian, yaitu bahwa pajak perseroan ini baru ditetapkan dan dibayar sesudah tahun-buku wajib paj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 2 Agustus 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986 merupakan undang-undang yang dibentuk dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan sebelumnya sehingga dipandang perlu penyempurnaan dengan menitikberatkan pada peningkatan asas keadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 1956 tentang Penghapusan Ordo…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1956 dalam Lembaran Negara nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 1134. Undang-undang ini mengatur tentang pembebasan bea meterai, pajak pendapatan, dan pajak perseroan. Dengan ordonansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 untuk membatasi sementara Aturan Bea Meterai 1921 dan ordonansi Bea Balik Nama diadakan suatu pembebasan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1959 tentang Penetapan ”Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Juni 1959 dalam Lembaran Negara nomor 63. Undang-undang ini mengatur tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 1953 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 85, Tambahan Lembaran Negara nomor 489. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang pemungutan pajak penjualan. Dasar pemungutan pajak penjualan dalam berbagai negeri sangat berbeda. Dalam hal ini dapat dibedakan dua macam cara, yaitu: dipungut pajak setiap…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 1953 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 84, Tambahan Lembaran Negara nomor 488. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang penilaian dari pendapatan dan kekayaan. Untuk pemungutan pajak-pajak atas pendapatan, upah, dan kekayaan, bagian-bagian pendapatan, upah dan kekayaan yang diperoleh di luar …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 1953 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 90, Tambahan Lembaran Negara nomor 356. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang pemungutan pajak verponding. Setelah pendudukan tentara Jepang, terjadi rintangan untuk pemungutan pajak verponding menurut peraturan-peraturan dalam ordonansi verponding 19…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 1953 tentang Penetapan “Und…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 486. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang pengubahan dan penambahan ordonansi pajak peralihan. Ordonansi pajak peralihan tahun 1944 tidak mengenal kewajiban untuk mengadakan pembukuan oleh wajib pajak yang menjalank…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah