Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun masa percobaan. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat nasionalisme, dan kompetensi profesional di kalangan CPNS. Berdasarkan Peraturan Lemb…
buku ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi Wajib Pajak yang ingin lebih memahami seluk beluk NPWP
untuk melengkapi paket perbajakan yang diterbitkan awal januari 1992 yang berlaku secara menyeluruh bagi pihak wajib pajak. penerbit menghimpun beragam peraturan tentang penatausahaan pembayaran, dan setoran pajak baik perorangan maupun badan. seri perpajakan yang di himpun selama satu kuartal ini dimaksudkan untuk melengkapi informasi mengenai pajak penghasilan tahun 1992.
Berisi Himpunan Peraturan Jasa Konstruksi Beserta Pajak Penghasilannya, undang -undang Bangunan Gedung, Undang-undang Larangan Praktek MOnopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kepetusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1991/1992 rapat ke 20-23 membahas tentang 1. pembicaraan tk.II/jawaban pemerintah atas RUU tentang Benda cagar Budaya,2. pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Perfilman, 3. Pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Keimigrasian, 4. Pembicaraan tk.IV/pengambilan keputusan atas RUU perubah…
Buku ini merupakan edisi revisi dari buku Pajak Penghasilan atas Transaksi-Transaksi Khusus, yang terbit dalam bulan Agustus 1999. Buku ini sebagai kelanjutan dari buku Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, yang memberikan uraian dan pembahasan tentang penerapan ketentuan UU Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang yang telah diuraikan dan dibahas dalam buku Pajak Penghasilan Lanjutan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 September 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893, merupakan perubahan UU Pajak Penghasilan yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap me…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 31 Desember 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk menampung perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perkembangan dunia usaha pada khususnya, serta dengan memperhatikan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan at…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 2 Agustus 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk menyempurnakan Undang-undang Pajak Penghasilan yang telah ada sebelumnya dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut …