Penghapusan Paten di Indonesia dan Perbandingan Negara Lain

Buku Penghapusan Paten di Indonesia dan Perbandingan Negara Lain mengkaji secara mendalam ketentuan hukum terkait penghapusan paten berdasarkan UU Paten 2016, khususnya mekanisme penghapusan akibat tidak dibayarnya biaya tahunan. Melalui analisis hukum dan pendekatan ekonomi, buku ini menilai bahwa proses penghapusan dan penghidupan kembali paten di Indonesia masih belum efisien karena memerluk…

Kebijakan Kesehatan Publik dan Perlindungan Paten di Bidang Farmasi

Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) mewajibkan pelindungan Paten untuk produk farmasi dan proses pembuatan produk farmasi diterapkan bagi semua Negara Anggota WTO. Ketentuan Persetujuan TRIPs menjadi norma standar umum minimal yang berlaku pada setiap sistem hukum berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, termasuk pengaturan mengenai Paten. Berdas…

Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum paten

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-538-443-4

Deskripsi Fisik

xi, 271 p. ; 21 cm

Judul Seri

seri hukum hak kekayaan intelektual

No. Panggil

346.048 PUR s

Paten Dan Merek : Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Pat…

Buku ini berisi membahas tentang paten dan Merk. Paten dan Merek merupakan bagian dari hak cipta (copyright) dan rahasia dagang (trade secret). HKI dikonsepsikan sebagai hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Buku ini terdiri dari delapan bab yang terkait satu sama lain. Dengan sajian yang mudah dipahami dan sistematis, buku ini dapat menjadi pengantar bagi m…

Undang undang tentang paten dan merek tahun 2001

buku ini dilengkapi dengan peraturan perundang undangan tentang perlindungan konsumen tahun 2001. selain itu, buku ini juga berisi mengenai himpunan undang undang paten dan merek khususnya yang terbit dari tahun 1992-1997

Undang-undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI No. 13 Tahun 2016 &…

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara no. 109 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4130 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Paten. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk paten yang sepadan sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi. Disamping itu perlu adanya peruba…

Penghapusan Merek Terdaftar

Buku ini antara lain mengupas tentang pengaturan penghapusan merek terdaftar dan perlindungan hukumnya di Indonesia ditinjau dari Perundang-undangan yang telah ada terdahulu hingga undang-undang yang berlaku pada saat ini yang merupakan penyelarasan dengan TRIPs yang telah memengaruhi dan membantu terciptanya suatu kecenderungan yang umum kearah penyempurnaan perundang-undangan Merek baru yang …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2016 dalam Lembaran Negara No.176 Tambahan Lembaran Negara No. 5922, merupakan undang-undang Tentang Paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur…

Naskah akademik: Kajian akademis pembentukan calon Kabupaten Manokwari Barat …

Kajian ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan bagi rencana pembentukan calon Kabupaten Manokwari Barat. Pembentukan kabupaten baru ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sektor pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dan diharapkan kinerja kabupaten induk dan calon kabupaten menjadi efektif. Atas dasar inilah rencana pem…

Naskah akademik: Penyusunan dokumen kajian calon Kabupaten Admi Korbai Provin…

Kajian ini untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Persyaratan teknis tersebut meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan …

Naskah akademik: Naskah kajian akademik pembentukan Kabupaten Malamoi Provins…

Kajian ini memuat gambaran umum dan analisis hukum dan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, dan sosial budaya yang dilakukan di wilayah calon Kabupaten Malamoi. Naskah ini diharapkan menjadi acuan dan pertimbangan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melakukan pembahasan dan menformulasikan kebijakan yang nyata bagi legalitas k…

Naskah akademik: Kajian daerah tentang rencana pembentukan Kabupaten Muyu pem…

Kajian ini untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam pengusulan pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Muyu di Kabupaten Boven Digoel. Kajian ini juga untuk menjangkau aspek pembangunan lokal yang lebih luas dan menjadikan pembentukan daerah baru sebagai salah satu opsi. Boven Digoel dan bakal kabupaten baru memiliki makna yang strategis dalam konteks kepentingan nasional. Oleh karena i…

Naskah akademik: Analisis pemilihan lokasi ibukota calon Kabupaten Puncak Tri…

Distrik Kuyawage adalah distrik yang cukup luas maka dengan perencanaan besar ke depan diharapkan menjadi ibukota yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat calon Kabupaten Puncak Trikora sehingga persaingan ekonomi dan keuangan dapat dijalankan sesuai peranannya. Distrik Kuyawage adalah lokasi yang terbaik untuk menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan yang akunbilitasnya terjangkau.

Naskah Akademik: Kajian awal calon Kabupaten Okikha

Kajian ini dilakukan untuk melihat kelayakan Calon Kabupaten Okikha menjadi sebuah daerah otonom baru yang terlepas dari Kabupaten Jayawijaya (induk) dengan melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Naskah Akademik: Kajian akademik calon Kabupaten Grime-Nawa di Kabupaten Jaya…

Pembentukan Kabupaten Grime-Nawa pada hakekatnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan karena itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Naskah Akademik: Usulan pembentukan calon Kabupaten Yapen Timur di Kabupaten …

Kajian pembentukan Kabupaten Yapen Timur ini dibuat sebagaimana diatur pada pasal 6 PP Nomor 78 tahun 2007, analisis dilakukan berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan aplikasi model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang menggambarkan tingkat kekuatan dan pengaruh variabel yang diamati terhadap implementasi kebijakan ekonomi daerah.

Naskah akademik: Kajian daerah Pembentukan Kabupaten Gorontalo barat di Provi…

Kajian ini berisi berbagai informasi kemampuan dan potensi yang ada nantinya bahan kajian mendalam bagi upaya pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat. Calon Kabupaten ini meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Lemito, dan Kecamatan Wanggarasi. Wilayah calon Kabupaten Gorontalo Barat merupakan wilayah yang potensial dan produktif untuk dikembangkan sebag…

Naskah Akademik: Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Sukabumi: Penilaian Faktor…

Kajian ini disusun untuk memenuhi Persyaratan usulan Pemekaran Kabupaten Sukabumi yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sekarang berubah dengan ketentuan baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Naskah Akademik: Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan …

Buku ini terdiri dari dua bagian: 1)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut, 2)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain latar belakang, maksud dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, gambaran kondisi eksisting, hasil pengolahan data menurut PP No. 78 Tahun 2007, serta rencana kegiata…