Penghapusan Paten di Indonesia dan Perbandingan Negara Lain

Buku ini berisikan uraian dan analisis tentang implementasi asas dan teori hukum dalam UU Paten terkait penghapusan paten akibat tidak membayar biaya tahunan atau biaya pemeliharaan paten. Beberapa permasalahan yang dikaji dan diuraikan antara lain adalah: jangka waktu penundaan pembayaran biaya tahunan atau biaya pemeliharaan yang lebih singkat (dari 3 tahun pada UU Paten sebelumnya menjadi 12…

Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum paten

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-538-443-4

Deskripsi Fisik

xi, 271 p. ; 21 cm

Judul Seri

seri hukum hak kekayaan intelektual

No. Panggil

346.048 PUR h

Paten Dan Merek : Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Pat…

Buku ini berisi membahas tentang paten dan Merk. Paten dan Merek merupakan bagian dari hak cipta (copyright) dan rahasia dagang (trade secret). HKI dikonsepsikan sebagai hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Buku ini terdiri dari delapan bab yang terkait satu sama lain. Dengan sajian yang mudah dipahami dan sistematis, buku ini dapat menjadi pengantar bagi m…

Undang undang tentang paten dan merek tahun 2001

buku ini dilengkapi dengan peraturan perundang undangan tentang perlindungan konsumen tahun 2001. selain itu, buku ini juga berisi mengenai himpunan undang undang paten dan merek khususnya yang terbit dari tahun 1992-1997

Undang-undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI No. 13 Tahun 2016 &…

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara no. 109 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4130 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Paten. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk paten yang sepadan sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi. Disamping itu perlu adanya peruba…

Penghapusan Merek Terdaftar

Buku ini antara lain mengupas tentang pengaturan penghapusan merek terdaftar dan perlindungan hukumnya di Indonesia ditinjau dari Perundang-undangan yang telah ada terdahulu hingga undang-undang yang berlaku pada saat ini yang merupakan penyelarasan dengan TRIPs yang telah memengaruhi dan membantu terciptanya suatu kecenderungan yang umum kearah penyempurnaan perundang-undangan Merek baru yang …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2016 dalam Lembaran Negara No.176 Tambahan Lembaran Negara No. 5922, merupakan undang-undang Tentang Paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur…

Risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 1988/1989 rapat ke 30 tentang RU…

Risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa sidang IV tahun sidang 1988/1989 rapat ke 30 membicarakan tingkat I keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Paten.

Risalah rapat DPR RI tahun 1988/1989 rapat ke-33 tentang laporan BKSAP mengen…

Risalah rapat DPR RI masa persidangan IV tahun 1988/1989 rapat ke-33 membicarakan laporan BKSAP mengenai hasil-hasil delegasi DPR RI ke: a). sidang IPU ke-18 di Budapest, Hongaria b). sidang IPU tentang Pariwisata di The Hague, Nederland. dan pembicaraan tingkat II jawaban pemerintah atas RUU tentang Paten

Hukum waralaba

Waralaba atau franchise adalah suatu bisnis yang didasarkan pada perjanjian dua pihak, yaitu franchisor (pemilik hak) dan franchisee (yang diberi hak) untuk menjalankan bisnis dari franchisor menurut sistem yang telah ditentukan oleh franchisor. Buku ini

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 1989 dalam Lembaran Negara Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3392 undang-undang ini menetapkan untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintahan dalam tahun Anggaran 1988/1989 diperlukan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 sebagaimana…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas u…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1997, dalam Lembaran Negara nomor 30, Tambahan Lembaran Negara nomor 3680. Undang-undang ini membahas tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1989 tentang paten, dalam undang-undang ini dibahas tentang beberapa perubahan yang menyangkut masalah teknis, secara umum arah penyempurnaan, penambahan, dan penghapusa…