Kota Palopo dan Kabupaten Sekadau memiliki sejarah pemekaran daerah yang hampir sama. Kondisi geografis yang cukup jauh dengan daerah asal menyebabkan pelayanan publik menjadi terkendala. Butuh pengorbanan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat apabila memerlukan pelayanan dari pemerintah daerah. Sehingga sentimen bahwa daerah di "nomor duakan" oleh daerah asal, semakin menguat dan m…
Buku Ini terdiri dari lima artikel yang berupaya memberikan gambaran tentang implementasi pembangunan dari berbagai dimensi. Antara lain dimensi lingkungan, dimensi sosial ekonomi dan juga dimensi sosial kemasyarakatan.
Buku ini mengusung satu tema tentang pembangunan daerah kepulauan yang strategis dalam pengambilan kebijakan harus menghadapi karakter dan tantangan tersendiri sebagai konseksuensi provinsi berbentuk kepulauan
Buku ini berisi kiat-Kiat untung wiyono dalam mengemban amanah rakyat sragen sebagai kepala daerah, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat.
2 eks
Kepemimpinan memegang peranan penting, apalagi jika dikaitkan dengan sumber daya yang harus dikelola. Bahkan kepemimpinan memberikan kontribusi besar pada organisasi seperti daya saing, inovasi, dan kinerja organisasi. Tidak terkecuali pada organisasi perbankan, termasuk BPD (Bank Pembangunan Daerah). Buku ini hadir sebagai katalis bagi siapa saja yang ingin menyelami tentang kepemimpinan, tida…
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah indonesia sebagai antisipasi dan mempercepat pencapaian target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Sinergitas upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan pembangunan da…
Buku ini membahas mengenai bagaimana membuat suatu perencanaan dalam pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 2001 aspek pembangunan daerah dan perencanaannya semakin diperlukan dan menentukan dalam proses pembangunan nasional, karena wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing semakin besar dan diperkuat dengan keluarnya Undang-…
Buku ini berisikan konsep ke depan tentang pengembangan pelayanan kepada masyarakat kepulauan dan pesisir. Urgensinya tentu, karena kawasan pulau-pulau sangat strategis artinya dan memiliki banyak potensi yang masih belum tergali keberadaanya.
Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan local yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerata…
Buku ini mencoba mengajukan paparan untuk didiskusikan lebih lanjut dengan mengambil studi kasus di Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan, yaitu pertama tentang konsep dan kebijakan sinegritas pembangunan pusat dan daerah menuju konektivitas nasional, kedua tentang kebijakan pembangunan untuk penguatan konektivitas nasional, yang didalamnya terhimpun kebijakan pembangunan, pembiayaan infrastrukt…
Buku ini memberikan penjelasan bahwa proses pernecanaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.Adapun permasalahan yang muncul adalah tidak sinkronnya proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu juga terjadi politisasi birokrasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan dokumen se…
Pembangunan wilayah kelautan-maritim, kepulauan, wilayah-wilayah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil menghadapi tantangan berat secara struktural, operasional, fungsional dan finansial. Diperlukan konsep pembangunan, strategi kebijakan, perencanaan, dan program aksi yang dapat dijamin secara konseptual, diterima oleh masyarakat secara luas, dan dapat dii…
Era otonomi daerah diawali dengan ditetapkannya UU No.22/1999 tentang otonomi daerah yang telah diperbaharui melalui UU no.32/2005. Pada era otonomi daerah banyak hal yang dapat dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah kebijakan yang menjadi kewenangannya seperti perencanaan pembangunan nasional dan daerah, strategi pembangunan r…
Buku pengembangan wilayah Nusa Tenggara Timur dari perspektif sosial: permasalahan dan kebijakan membahas secara detail kondisi terkini, permasalahan aktual terkait pengembangan wilayah di Nusa Tenggara Timur. Sebagai daerah yang tertinggal, masih banyak hal yang perlu dibenahi di Nusa Tenggara Timur, terutama dari perspektif politik, kependudukan, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Buku yang beri…
Buku ini memaparkan ihwal strategi pembangunan daerah. Pembahasan di buku ini dibuka dengan pembahasan mengenai manajemen publik dan manajemen pemerintahan. Kemudian, pembahasan berlanjut kepada pembahasan perihal pembangunan dan manajemen pembangunan. Pembahasan-pembahasan ini sangat penting dipahami untuk masuk ke pembahasan berikutnya yakni ihwal manajemen pembangunan daerah dan pembangunan …
Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan daerah. Buku ini tidak hanya membahas teori perencanaan, tetapi bagaimana memanfaatkan teori dan konsep perencanaan untuk membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan. Merencanakan pembangunan daerah tidak hanya memiliki dokumen perencanaan, tetapi juga diperlukan identifikasi system …
Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor sudah dilakukan pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan PT Bermuda Jasa Utama berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, seiring dengan berubahnya peraturan yang mempedomani maka dibuatlah Penyempurnaan Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor ini dengan memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan dalam P…