Perpustakaan DPR RI

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
    Lihat Lebih Banyak
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 36 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Pembentukan Kabupaten...
1 2 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 83, Tambahan Lembaran Negara no. 5414, merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mor…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas U…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 85, Tambahan Lembaran Negara no. 5416, merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat. Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 84, Tambahan Lembaran Negara no. 5415, merupakan undang-undang mengenai PembentukanPembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamata…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.23, Tambahan Lembaran Negara no. 5401, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kolaka terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Tirawuta,Loea,Ladongi,Poli…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.22, Tambahan Lembaran Negara no. 5400, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim terdiri atas 5(lima) kecamatan, yaitu …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.21, Tambahan Lembaran Negara no. 5399, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kelpulauan Sula terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Taliabu Barat,Taliabu…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.20, Tambahan Lembaran Negara no. 5398, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propvinsi Sulawesi Tengah. Pembentukan Kabupaten Banggai Laut yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Baggai Kepulauan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Banggai,Banggai Utar…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.19, Tambahan Lembaran Negara no. 5397, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju terdiri atas 5(lima) kecamatan,yaitu Tobadak,Pangale,Budong Budong,Top…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.18, Tambahan Lembaran Negara no. 5396, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Kabupaten Malaka yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu terdiri dari 12(dua belas) kecamatan, yaitu Malaka Tengah,Malaka Barat,Wewiku,Wel…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.17, Tambahan Lembaran Negara no. 5395, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Kabupaten Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Long Apari, Long Pahangai, Long Bagu…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 230, Tambahan Lembaran Negara no. 5363, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Kabupaten Pangandaran merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis terdiri atas 10 kecamatan.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Pembentukan Kabupaten Pesis…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 231, Tambahan Lembaran Negara no. 5364, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Propinsi Lampung.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 232, Tambahan Lembaran Negara no. 5365, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Manokawari Selatan sangat berpotensi untuk dikembangkan pertanian, selain itu juga memiliki potensi laut yang dapat diandalkan. Dengan luas…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabu…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 233, Tambahan Lembaran Negara no. 5366, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan hasil kajian teknis yang telah dilakukan dapat dikatakan layak untuk ditingkatkan menjadi Kabupaten Pegunungan Arfak terlepas dari Kabupat…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan …
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabuaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. yang mencakup s…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan …
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu yang mencakup seluruh kewenangan bida…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan …
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang mencakup selu…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan …
Komentar Bagikan

Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan K…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4345. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdan berbagai di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemeri…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
1 2 Berikutnya Hal. Akhir
Perpustakaan DPR RI
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?