Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 481 hlm.; ilus, 24,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 320.8 UND

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua…

Buku ini berisi tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada (Per. Men. Dagri No.…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 298 hlm.; ilus, 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 320.8 PED

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara…

Peraturan Pemerintah ini mengatur hubungan kerja sama yang konstruktif antardaerah menjadi sangat penting mengingat masing-masing daerah tentunya memiliki keunggulan, baik itu dari sisi ketersediaan dan profesionalitas sumber daya manusia, tersediaan sumber daya alam dan kemampuan mengelola pemerintah

Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterang…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 339 hlm.; ilus, 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 320.8 LAP

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1402-05-7

Deskripsi Fisik

viii, 366 hlm.; 21,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 320.8 PED

Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan di Daerah

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, telah ditetapkan sejumlah Peraturan pelaksanaan mengenai hal pemerintahan di daerah. Dalam buku ini, secara mudah dapat diperoleh peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang diperlukan.

Risalah rapat panja gabungan komisi II dan komisi III tentang penegakkan huku…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

352.734 4

Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008 (UU RI No. 12 Th. 2008)

Perkembangan hukum dan politik menuntut penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah dan wakil perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala dareah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004…

Evaluasi Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Te…

Evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI. Kajian dan analisis dalam aspek substansi hukum,struktur hukum/kelembagaan,pendaaan,sarana dan prasarana,budaya hukum, dan setelah dicermati terdapat beberapa norma yang mendelegasikan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 23 ta…

Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia

Buku ini memaparkan dinamika pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, hingga sekarang. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi sampai saat ini masih terkesan sentralistik. Lebih lanjut dikatakan bahwa problematika otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang paling menonjol adalah kekuatan konfigurasi politik hukum …

Refleksi Lima Tahun Keistimewaan DIY

Buku ini ditulis untuk merefleksikan perjalanan Keistimewaan DIY selama lima tahun, sehingga tulisan ini juga memberikan pesan bahwa kita semua harus bangkit dengan penuh kesadaran untuk melakukan transformasi. DIY harus menjadi inspirasi perubahan, menyongsong terwujudnya peradaban baru yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yakni: jalma manungsa kang utama. "Manungsa" yang memiliki prin…

Laporan Pelaksanaan Program dan Kebijakan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyak…

Buku ini ditulis untuk merefleksikan perjalanan Keistimewaan DIY selama tujuh tahun, sehingga tulisan ini seolah memberikan pesan bahwa kita semua harus bangkit dengan penuh kesadaran untuk melakukan transformasi menatap perubahan masa depan. Daerah Istimewa Yogyakarta harus menjadi inspirasi perubahan, menyongsong terwujudnya peradaban baru yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yakni: j…

Obligasi Daerah: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Asas Ke…

Obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan obligasi daerah akan memberikan manfaat bagi daerah dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas pengelolaan keuangan daerah. Buku ini bermanfaat bagi pemerintahan, baik pusat maupun daerah atau berbagai pihak terkait yang terlibat secara langsung dalam men…

Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Daerah…

Kota Palopo dan Kabupaten Sekadau memiliki sejarah pemekaran daerah yang hampir sama. Kondisi geografis yang cukup jauh dengan daerah asal menyebabkan pelayanan publik menjadi terkendala. Butuh pengorbanan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat apabila memerlukan pelayanan dari pemerintah daerah. Sehingga sentimen bahwa daerah di "nomor duakan" oleh daerah asal, semakin menguat dan m…

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Dinamika Hukum: Pemerintahan Daerah: Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-17093

Deskripsi Fisik

xvi, 159 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SYU d

Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah: Teori, Regulasi, dan Implementasi

Buku ini menyajikan hal-hal terpenting mengenai teori, regulasi, dan implementasi sistem dan administrasi pemerintahan daerah tentang: Definisi, Konsep, dan Teori Administrasi Sistem Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Organisasi Perangkat Daerah; Kecamatan dan Kelurahan; Produk Hukum Daerah; Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; Sistem Informasi serta La…

Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia

Buku ini berisikan kumpulan makalah dari para profesional, akademisi, dan pakar dibidangnya ini bertujuan untuk menyajikan hasil telaah komprehensif dengan pendekatan multiaspek mengenai pelaksanaan Pemilukada. Ditambah lagi, para penulis menyajikan data-data aktual untuk memperkaya wawasan pembaca. Beberapa aspek dikupas dalam buku ini. Mulai dari aspek normatif, penegakan hukum, pengawasan, s…

Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala daerah secara langsung

Buku ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para aparatur dan birokrat pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah otonom, juga para praktisi, agar senantiasa dapat mengikuti perkembangan otonomi daerah