Hukum penanaman modal : Tinjauan terhadap pemberlakuan undang-undang No.25 Ta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-128-8

Deskripsi Fisik

xi, 369 hal. : il. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.092 HAR h

Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan

Buku ini membahas tentang paket pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977, Keputusan-keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Surat Edaran Menetri Kehakiman dan Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. …

Pola Kebijaksanaaan Penanaman Modal Sektor Industri PELITA III : Buku I-II

Buku ini berisi memuat kebijakan dalam penanaman modal selama masa PELITA I dan PELITA II. Beberapa permasalahan yang sering muncul seperti belum cukup tersedianya bahan baku dan barang setengah jadi, sebagai hasil produksi orientasi kepada substitusi impor dan arah pemasaran ke dalam negeri telah menyebabkan kurang berkemampuannya potensi yang ada untuk bersaing. Dari permaslahan-permasalahan …

Essentials of investments

This book discusses the major players in the financial markets and provide an overview of security types and trading mechanisms. Contains the core of modern portfolio theory, spreadsheet material on duration and convexity, presented in a top down manner, starting with the broad macroeconomic environment before moving to more specific analysis, focuses on investment analysis, which allows us to …

Jurnal legislasi Indonesia: Iklim penanaman modal di Indonesia

Jurnal legislasi Indonesia Vol. 5 No. 2 - Juni 2008 membahas topik utama iklim penanaman modal di Indonesia; menampilkan artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidang hukum, antara lain: Peranan hukum pasar modal dalam perkembangan ekonomi Indonesia oleh Indra Safitri; Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan iklim penanaman modal di Indonesia oleh …

Aspek hukum penanaman modal asing di Indonesia

Buku ini membahas secara sesifik tentang penanaman modal asing di Indonesia dari perspektif umum, utamanya berkaitan dengan modal yang bersifat ekuitas dalam kacamata ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kemudian bagaimana perizinan penanaman modal sing serta praktik nominee di Indonesia.

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2007 di 3 provinsi yaitu Bali, Kepualauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebu…

PDI Perjuangan melawan neoliberalisme: kasus penyusunan UU penanaman modal

Bagaimana sikap dan posisi PDI Perjuangan sebagai partai politik yang mendasarkan kepada gagasan-gagasan Soekarno (nasionalisme kerakyatan) dalam menyikapi dan membahas Undang-Undang Penanaman Modal yang dinilai syarat dengan muatan neolibnya? Di dalam buku ini dibahas tuntas mengenai pergulatan PDI Perjuangan melawan neoliberalisme khususnya dalam kasus pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 1958 dalam Lembaran Negara nomor 138, Tambahan Lembaran Negara nomor 1725. Undang-undang ini mengatur tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia. Dalam rangka memperbesar produksi, memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan perkembangan ekonomi nasional yang sehat, maka masih diperlukan penanaman modal asing di Indonesia. …

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal D…

Perekonomian nasional perlu memanfaatkan modal dalam negeri guna membiayai kegiatan ekonomi nasional dengan mengumpulkan sebanyak mungkin modal dalam negeri termasuk modal dalam negeri yang dikuasai asing untuk disalurkan kepada bidang-bidang usaha terutama yang berkaitan dengan usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dalam bidang-bidang produksi barang dan jasa, …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman modal a…

Undang-undang ini diundangkan dan disahkan di Jakarta 10 januari 1967 dalam lembaran negara nomor 1 tambahan lembaran negara nomor 2818, undang-undang ini mengatur tentang penanaman modal. Masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat diantaranya penambahan melalui produksi barang dan jasa, kemudian mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi tersebut. U…

Undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tamba…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 7 Agustus 1970 dalam lembaran negara nomor 47 tambahan lembaran negara nomor 2944 merupakan undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal. Undang –undang ini dibentuk untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam ordonansi pajak perseroan 1925, kemudian dalam undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dal…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan ta…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1970 dalam lembaran negara nomor 46 tambahan lembaran negara nomor 2943. Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur tentang perubahan-perubahan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 Yang disesuaikan dengan garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan, maka ketentuan-ketentuan tentang pembebasan se…