Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2007 di 3 provinsi yaitu Bali, Kepualauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…
Undang-undang ini diundangkan dan disahkan di Jakarta 10 januari 1967 dalam lembaran negara nomor 1 tambahan lembaran negara nomor 2818, undang-undang ini mengatur tentang penanaman modal. Masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat diantaranya penambahan melalui produksi barang dan jasa, kemudian mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi tersebut. U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 7 Agustus 1970 dalam lembaran negara nomor 47 tambahan lembaran negara nomor 2944 merupakan undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal. Undang –undang ini dibentuk untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam ordonansi pajak perseroan 1925, kemudian dalam undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dal…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1970 dalam lembaran negara nomor 46 tambahan lembaran negara nomor 2943. Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur tentang perubahan-perubahan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 Yang disesuaikan dengan garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan, maka ketentuan-ketentuan tentang pembebasan se…