Buku ini dimulai dari rasa skeptis penulis terhadap realitas banyaknya para buronan Indonesia khususnya pelaku pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi yang bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum di jurisdiksi asing khususnya di Singapura. Para buronan ini tidak dapat diekstradisi ke Indonesia semata-mata karena Indonesia dan Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi beberapa wakt…
jika pada mulanya kejahatan money laundrering lebih erat kaitanya dengan kejahatan perdangan obat bius dan narkotika dan kejahatan besar lainnya, tetapi kini kejahatan pencucia uang sudah di hubungkan dengan proses atas uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Sementara di berbagai negara termasuk indonesia, uang yang di peroleh dari hasil korupsi termasuk katagori kriminal.
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. Lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 29 Desember 1956. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Master of Laws (LL.M) dalam International Legal Studies dari Washington College of Law, The American University, Washington D.C., Amerika Serikat, dan doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2002 ia diangkat seba…
Buku ini menjelaskan sejarah pencucian uang dan bagaimana perkembanganny, yang pada intinya menceritakan bahwa kasus-kasus tindak pidana pencucian uang mencuat ke permukaan.
undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Oktober 2003 dalam Lembaran Negara nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4324. Setiap usaha melegalkan uang yang diperoleh dari usaha atau kegiatan yang illegal seperti korupsi, terorisme, penyuapan, penyelundupan termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) bertugas untuk…
Tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan hal baru, yang baru dikenal secara luas pada tahun 2002 sejak diundangkannya UU nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian direvisi menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003. Pencucian uang dikenal dengan istilah money laundering. Untuk menentukan seseorang menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang, harus ad…
Buku Memorie van Toelichting (MvT) ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 …
Buku panduan ini untuk membekali anggota parlemen dengan informasi dan sarana yang akan membantu untuk berperan aktif di wilayah kerja masing-masing dalam memerangi pencucian uang dan khususnya pencucian uang hasil korupsi. Membahas secara singkat tentang alat dan teknik anti pencucian uang,serta menyoroti skala dan lingkup pencucian uang global; menguraikan komponen utama dari undang-undang an…
Draining Development provides the first collection of analytic contributions on illicit flows. It assesses what is known about the composition of these flows, the processes that generate them, the role of tax havens in facilitating them, and the effectiveness of programs aimed at either preventing the flows or locating and recouping them once they have left. Drawing on the expertise of prominen…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 17 April 2002 dalam Lembaran Negara Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas perbuatan pencucian uang agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keam…