Judul Asli : 25 Jar Luchtvaart in Nederlandsch-Indie 1914-1939
Buku ini membahas bahwa jalur perhubungan udara seharusnya dipahami sebagai sebuah sistem yang terpadu. Di dalamnya banyak aspek yang harus dibangun bersamaan, dan (atau) berangkaian terbangun dalam sebuah jaring yang menyatu. Salah satu contoh sederhana adalah dalam mengelola maskapai penerbangan yang harus hadir di negeri ini. Idealnya adalah mulai dari sebuah "maskapai pembawa bendera" yang …
uku Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perushaan Penerbangan ini memberikan acuan bagi mereka yang bergerak di bidang manajemen transportasi udara untuk lebih memahami karakteristik dan dinamika transportasi udara. Bagi para mahasiswa, buku ini di harapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan di bidang manajemen transportasi udara. Keberadaan buku ini patut disambut gembir…
Secara garis besar, buku ini merupakan buku panduan Hukum Penerbangan dan Peraturan Lalu Lintas yang ditujukan untuk ujian sertifikat pilot. Hukum Penerbangan yang dibahas dalam buku ini antara lain adalah definisi pasal-pasal yang berkenaan dengan hukum penerbangan, yakni definisi Hukum Penerbangan itu sendiri, Jadwal Pemeriksaan Pra-Penerbangan, Hukum Bencana Penerbangan, Undang-undang Pengaw…
Seiring dengan perkembangan transportasi udara di Indonesia yang pesat, pengetahuan dan pemahaman akan fasilitas bandar udara secara komprehensif dan menyeluruh sangatlah penting untuk dimiliki oleh insinyur sipil. Buku ini berisi tentang pengenalan fasilitas bandar udara, karakteristik pesawat terkait perancangan bandar udara, dan panduan perencanaan dan perancangan bandar udara, terutama meng…
Tesis ini menganalisis dampak kebijakan pengaturan ijin usaha, pengaturan rute penerbangan dan pengaturan tarif yang dilakukan oleh pemerintah di industri penerbangan domestik berjadwal, pada periode sebelum dan setelah tahun 1999 dengan menggunakan dasar-dasar teori organisasi industri dan kebijakan persaingan yang berlaku di Indonesia.
Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 1958 rapat ke-176 membahas RUU tentang penerbangan, RUU tentang perubahan pasal2 16 dan 19 uu pokok Bank Indonesia, RUU tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda dan suarat2 masuk rancangan anggaran negara tahun 1959.
Himpunan risalah perundingan DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 1958 rapat ke- 149 s/d 165 dengan acara sidang membicarakan surat2 masuk dan usul2 perubahan acara rapat2 DPR mulai tgl 27-10-1958, RUU tentang penerbangan dan membicarakan laporan panitia Ad Hoc pemberitaan Dewan pengawas keuangan. surat2 masuk rancangan anggaran negara tahun 1959. dan surat2 masuk RUU tentang rancangan pemba…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dalam lembaran negara nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 4956 dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini. Adapun tujuan undang-undang ini adalah u…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 31 Maret 1976 dalam Lembaran Negara nomor 18, Tambahan Lembaran Negara nomor 3076. Undang-undang ini mengesahkan tentang Konvensi Tokyo 1963 tentang "Offences And Certain Other Acts Committed on Board Aircraft", Konvensi The Hague 1970 tentang "The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft" dan Konvensi Montreal 1971 tentang "The S…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1958 dalam Lembaran Negara nomor 159, Tambahan Lembaran Negara nomor 1687. Undang-undang ini mengatur tentang Penerbangan. Sejak kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, masalah-masalah penerbangan di Negara Republik Indonesia masih berdasarkan peraturan-peraturan penerbangan yang diselenggarakan ole…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1992, dalam Lembaran Negara nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 3480. merupakan undang-undang yang mengatur tentang Penerbangan. Dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, Undang-undang nomor 83 tahun 1958 tentang penerbangan perlu diganti dengan undang-undang …