/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Pengadilan Militer\"'" ]
Buku Laporan Hasil penelitian ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kapuslitbang kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI, serta sebagai dokumentasi telah selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta) yang merupakan Penelitian Kepustakaan merupakan salah satu k…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 1950 dalam Lembaran Negara Nomor 53. Undang-undang ini mengatur tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara” (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), sebagai Undang-Undang Federal. Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaksud dalam Pasal 139 ayat (1) Konstitusi Sem…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 1950 dalam Lembaran Negara Nomor 52. Undang-undang ini mengatur tentang Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-undang Darurat Nr 16. Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal. Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaksud dalam Pasal 139 aya…