Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Penga…
Pembentukan Pengadilan Tinggi Menado yang meliputi daerah hukum pengadilan negeri Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Makasar
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Peng…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Pebruari 1993 dalam Lembaran Negara Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3513, undang-undang ini mengenai Pembentukan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam rangka mengupayakan pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat serta tercapainya penyelesaian perkara…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 30 Oktober 1990 dalam Lembaran Negara Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429 merupakan undang-undang yang dibentuk mengenai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai bagian dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Per…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Penga…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 27 April 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan peradilan karena perkembangan keadaan dan kebutuhan yang menyebabkan semakin beratnya beban kerja Peradilan Tinggi Agama di Palembang, di Manado, di Ujung Pandang, dan di Mataram yang daerah huk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1966 tentang Pembentukan Penga…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Oktober 1966 dalam Lembaran Negara nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 2810. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Ambon. Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini dalam prinsipnya di tiap-tiap daerah propinsi perlu diadakan Pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 1982 dalam Lembaran Negara nomor 43, Tambahan Lembaran Negara nomor 3230. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, di tiap-tiap propinsi perlu diadakan pengadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 1982 dalam Lembaran Negara nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 3229. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, di tiap-tiap propinsi perlu diadakan pengadilan t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 1982 dalam Lembaran Negara nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3228. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, di tiap-tiap propinsi perlu diadakan pengadilan tinggi, sep…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 1982 dalam Lembaran Negara nomor 40, Tambahan Lembaran Negara nomor 3227. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, di tiap-tiap propinsi perlu diadakan pengadilan tinggi, sep…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah