Paruh sang OJK: rekonstruksi perlindungan masyarakat dari praktik penyalahgun…

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Namun, di sisi lain, teknologi juga memberikan celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik penyalahgunaan, seperti kejahatan siber, pencucian uang, dan penipuan dalam sektor keuangan. Dalam hal ini, peran OJK sangatlah penting dalam memberikan perlindungan kepa…

Hukum Pengawasan

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden). Oleh karena itu, pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Buku ini membahas mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga tergambar jelas hubungan antara…

Hukum pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam menyelesaikan buku ini, maka penulis menyimpulkan bahwa: pertama, keberadaan Notaris di Indonesia merupakan warisan dari keberadaan Belanda di Indonesia, yang mana hal tersebut berpengaruh pada pendidikan, pengangkatan, kewenangan, dan pengawasan Notaris di Indonesia. Di Indonesia, hal tersebut telah mengalami perubahan-perubahan mengikuti perkembangan…

Belajar menjadi Manajer dan Supervisor : Panduan Praktis menjadi Manajer dan …

Buku ini adalah panduan komprehensif yang ditujukan untuk individu yang ingin memahami peran dan tanggung jawab menjadi seorang manajer atau supervisor yang sukses. Dalam buku ini, penulis menguraikan berbagai aspek kunci yang terkait dengan manajemen dan supervisi, memberikan wawasan yang berharga kepada pembaca tentang bagaimana mereka dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dipe…

Pantaskah OJK dibubarkan

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen yang dibentuk negara untuk kebutuhannya sebagai lembaga ekstrastruktural di luar lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang berada di luar lembaga definitif yang telah ada. Independensi OJK tercermin dari kepemimpinan yang tak dapat diberhentikan kecuali alasan di UU No. 21/2011. Namun, karena tun…

Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan

Buku ini menjelaskan tentang pentingnya pengawasan dalam sebuah lembaga. Pengawasan dalam buku ini dimaknai sebagai suatu bentuk pola pikir dan pola tindak untuk memberi pemahaman dan kesadaran agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Buku ini dibagi menjadi dua, satu tentang efektivitas kebijakan, bagian dua tentang kebijakan kelembagaan pengawasan.

Ketertiban dan pengawasan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-412-099-5

Deskripsi Fisik

viii, 222 p. : il. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.9 SAL k

Kerugian negara dalam perspektif hukum administrasi publik: Masalah dan penye…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1402-59-0

Deskripsi Fisik

viii, 440 hal. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 SUR k

Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-05-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

351 SUJ a

Menyikapi fungsi pengawasan dan temuan

2 eks

Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

350.8 SUJ b

Manajemen pengawasan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99655-3-5

Deskripsi Fisik

198 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 ALA m

Sistem Pengawasan Manajemen : Management Control System

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9605-93-8

Deskripsi Fisik

xvi + 194 hal.: ilus.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.401.3 HAR s

Akuntabilitas publik dan fungsi pengawasan DPRD

Buku tentang pengawasan ini kiranya dapat memberikan dasar yang memadai, tentang muatan fungsi pengawasan dan bagaimana pelaksanaannya. Berbagai masukan dan acuan yang disampaikan dalam buku ini juga memungkinkan DPRD untuk merumuskan peraturan daerah dan tata tertib tentang pengawasan. Sudah waktunya DPRD tidak hanya merumuskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja berbagai kebijakan publik d…

Percepatan Proses Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspek…

Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II bertujuan untuk menciptakan aplikasi peta risiiko yang sistematis, tercapainya audit yang berbasis risiko, meningkatkanb level Internal Audit Capability Model (IACM) dan memberi manfaat untuk memudahkan koordinasi antara Inspektorat II dengan audit dalam pelaksanaan kegiatan

Pembuatan Platform Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan …

Dengan adanya platform PTLHPP ini diharapkan dapat membantu auditor dalam pemantauan dan pengawasan serta juga untuk unit kerja yang menjalankan rekomendasi dapat menjalankan rekomendasi secara sigap, cepat dan juga dengan adanya layanan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar

Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK

DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA); 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD); dan 3. Fungsi controlling (pengawasan pemerintah daerah). Dalam melakukan fungsi ke-3, pengawasan DPRD akan dilaksanakan terhadap seluruh siklus penyelenggaraan pemerintah daerah terutama LKPJ, APBD/LKPD AUDITED, serta TLHP BPK. Buku ini akan mem…

Pelengkap Pengawasan Melekat 1991

Terbitan ini menyajikan himpunan, olahan, dan perpaduan berbagai masalah pokok terkait sistem pengawasan pembangunan dari berbagai sumber resmi, seperti Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Penerangan, Departemen Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai bahan acuan.

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilaksanakan apakah telah efektif, efisien dan ekonomis; Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap capaian kinerja; Memberikan rekomendasi ya…

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilaksanakan apakah telah efektif, efisien dan ekonomis; Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap capaian kinerja; Memberikan rekomendasi ya…