Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
    Lihat Lebih Banyak
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 5 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Peradilan Tata Usaha ...
# Debug Box 
/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"

Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"

SQL ⚙️: array:2 [
  "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))"
  "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0"
]

Bind Value ⚒️: array:1 [
  ":subject" => "'+\"Peradilan Tata Usaha Negara - Undang-undang\"'"
]
cover
Peradilan koneksitas : problematik dan prospektif
Komentar Bagikan
Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., C.Fr.AThomas Sumarsan

Peradilan koneksitas merupakan proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) oleh mereka yang tunduk pada pengadilan dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dimana penyidikan dilakukan oleh tim tetap penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi Militer dan penyidik dari lingkungan peradilan umum selanjutnya pemeriksaan perkaran…

Edisi
-
ISBN/ISSN
978-623-88180-3-7
Deskripsi Fisik
x, 78 hlm. ; 23 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
343.014 3 SUJ p
cover
Undang-undang No 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Penjelasannya
Komentar Bagikan
Padmo Wahjono

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
126 hlm.; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
342.0664 UND
cover
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Komentar Bagikan
Rozali Abdullah

Edisi
-
ISBN/ISSN
979-421-310-1
Deskripsi Fisik
viii, 202 hlm.; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
-

Edisi
-
ISBN/ISSN
979-421-310-1
Deskripsi Fisik
viii, 202 hlm.; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
Komentar Bagikan
R. Soegijatno Tjakranegara

Edisi
-
ISBN/ISSN
979-8061-53-5
Deskripsi Fisik
x, 299 hlm.; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
342.06 TJA h

Edisi
-
ISBN/ISSN
979-8061-53-5
Deskripsi Fisik
x, 299 hlm.; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
342.06 TJA h
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …
Komentar Bagikan
Republik Indonesia.Presiden

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5079. Perubahan undang-undang ini meliputi penguatan pengawasan hakim baik pengawasan internal maupun eksternal; memperketat pengawasan hakim; pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc; mekanisme tata cara pengangkatan dan pemberhenti…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-