Ditapis dengan
Undang-undang No 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Penjelasannya
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 126 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.0664 UND
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-421-310-1
- Deskripsi Fisik
- viii, 202 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-421-310-1
- Deskripsi Fisik
- viii, 202 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-8061-53-5
- Deskripsi Fisik
- x, 299 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 TJA h
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-8061-53-5
- Deskripsi Fisik
- x, 299 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 TJA h
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5079. Perubahan undang-undang ini meliputi penguatan pengawasan hakim baik pengawasan internal maupun eksternal; memperketat pengawasan hakim; pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc; mekanisme tata cara pengangkatan dan pemberhenti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah