Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia

2 eks

Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-454-051-1

Deskripsi Fisik

422 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 HAR k

Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh-Qadha

Menguraikan secara gamblang sistem beracara di pengadilan agama, sekaligus mengetengahkan dinamika penerapan hukum di peradilan agama,tarik-menarik antara hukum positif dan kesadaran hukum umat islam, menyorot berbagai kesenjangan dan usaha harmonisasi antara semangat dan nilai-nilai dalam bernegara dengan semangat nilai-nilai beragama. Bab 1 membahas dasar hukum dan pemeriksaaan perkara perdat…

Peradilan Agama Islam di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 268 p. ; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.45 LEV p

Penemuan hukum di peradilan agama: Perkembangan norma dan praktik terbaik

Praktik hukum sering mengalami tantangan baik secara formil maupun materil dikarenakan perkembangan yang terjadi di lapangan sosial. Hal ini yang menyebabkan para hakim di peradilan agama harus berusaha keras menemukan tafsiran yang sesuai makna operasionalnya. Dari sinilah timbul istilah penemuan hukum oleh para hakim. oleh karena itu penting sekali untuk mengatur dan membatasi kinerja hakim …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5078. Perubahan undang-undang ini dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, yang menyatakan bahwa pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ke…

Kompetensi Peradilan Agama: Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

buku yang mengupas perdebatan seputar kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dan problematika penegakkan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang patut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pelbagai kalangan. Persoalan kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah mencuat karena UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberi wewenan…

Peradilan agama dalam politk hukum di Indonesia : dari otoriter konservatif m…

Dalam lintasan sejarah peradilan agama Islam di Indonesia erlihat bahwa setiap episode sejarah ditandai dengan pergumulan antara politik dengan institusi hukum Islam yang memihak dan terkadang menyepak. Buku ini memotret pergumulan tersebut dengan perspektif teoritis hubungan yang komplementer antara hukum islam dan politik.

Hukum acara perdata peradilan agama & mahkamah syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pengembangan diri pengadilan agama yang telah ada. Mahlamah syar'iyah adalah peradilan nasional yang bebas dari pengaruh-pengaruh pihak manapun. Buku ini menguraikan secara…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611 merupakan undang-undang yang dibuat mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat dan kehidupan ketatanegaraaan m…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Agustus 1993 dalam Lembaran Negara Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3534 undang-undang ini membahas salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan p…