Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Nopember 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberi landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Ketentuan di bid…

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1 / P / 2008 ; Tenta…

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pembaruan te…

Seri Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Indonesia Tahun 1950 - 2004 Volume 1

Buku ini memuat; 1. Undang-undang perbankan 2. Peraturan pemerintah 3. Peraturan bank Indonesia 4. Surat edaran bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum P…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara nomor 176, Tambahan Lembaran Negara nomor 4924, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang ini mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 206 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324.6 UND

Buku Undang-Undang Pemilihan Umum UU RI No.7 Tahun 2017

Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta meng- gabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Ta…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Info…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846, merupakan undang-undang yang membahas tentang Informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan dan atau penyelengg…

Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan Tahun 2007

Untuk memberikan percepatan informasi peraturan perundangan di daerah, kami himpun dan diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul "Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan". Dengan harapan memberikan manfaat setiap pejabat dan aparat birokrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun A…

Buku ini merupakan peraturan menteri dalam hal penetapan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat. Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas kementerian negara/lembaga/atau lintas wilayah. Kemudian Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan ole…

Himpunan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Negara Edisi Lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98848-4-5

Deskripsi Fisik

XXXII, 932 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.068 HIM

Himpunan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Negara Edisi Lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98848-4-5

Deskripsi Fisik

XX, 1104 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.068 HIM

Himpunan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Negara edisi Lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98848-4-5

Deskripsi Fisik

XX, 1096 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.068 HIM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jaba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 272 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.068 PER

Peraturan pajak dan retribusi daerah

buku ini dilengkapi dengan pembahasan mengenai pembagian hasil penerimaan PPh pasal 12 antara Pemberintah pusat dan pemerintah daerah juga keputusan menteri dalam negeri tentang lembaran daerah dan berita daerah. selebihnya dalam buku ini berisi mengenai kumpulan peraturan perundangan mengenai pajak dan retribusi daerah

Keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Petunjuk Pemotongan Pajak…

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-96226-2-X

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 336.27 KEP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 336.271 UND

Tata Cara Pelunasan Pajak Penghasilan

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 336.24 MUL t

Petunjuk Pelaksnaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan P…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 336.24 PET

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2003 Januari '03 - Desember '03

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 336.24 HIM