Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan

Buku kecil ini merupakan referensi awal mengenai penanganan pelanggaran pemilu dan pembentukan peradilan pemilu di Indonesia. Hal ini terkait dari pemilu ke pemilu pelanggaran yang berkenaan dengan aspek pidana, administrasi hingga hasil pemilu tidak semakin berkurang bahkan bertambah. Di satu sisi kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu semakin dipertanyakan ditengah kebutuhan sem…

Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi

Perlindungan rahasia dagang di bidang farmasi merupakan aspek penting dalam menjaga keunggulan kompetitif perusahaan sekaligus mendukung inovasi obat-obatan. Rahasia dagang meliputi formula, proses produksi, data uji klinis, hingga strategi pemasaran yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia, perlindungan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rah…

Kapita selekta undang - undang notaris online jarah jauh (remote online notar…

Buku ini menyajikan himpunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Federal Amerika Serikat dan Negara Bagian yang berkaitan dengan notaris online jarak jauh atau remote online notary. Negara bagian di Amerika Serikat berjumlah 50 negara bagian, dan ada 45 negara bagian yang telah menetapkan undang-undang tentang remote online notary atau undang-undang notaris onlin…

Hukum Lelang di Indonesia

Istilah lelang sudah tidak asing lagi di telinga, misalnya pelelangan di pasar ikan, lelang jabatan, lelang pengadaan barang dan jasa bahkan sampai lelang online. Namun kebanyakan tidak mengikuti kaidah-kaidah lelang yang diatur di Indonesia. Untuk itulah, buku ini hadir salah satunya untuk memberikan panduan kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai lelang yang benar sesuai dengan kaidah d…

Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan: Berdasarkan U…

Suatu negara demokrasi dibangun dengan adanya partisipasi aktif seluruh warga negara. Partisipasi aktif tersebut salah satunya diwujudkan dengan gotong royong untuk mengumpulkan dana dalam rangka membiayai kegiatan negara, termasuk penyediaan barang dan jasa publik melalui pemenuhan kewajiban dan hak-hak perpajakan. Namun, pemenuhan kewajiban kerap belum sepenuhnya dilaksanakan oleh wajib pa…

Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Buku ini berisi tentang perlindungan terhadap anak dimana dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang kurang mendapatkan perlindungan dari para aparat penegak hukum. oleh sebab itu, dalam penjelasan buku ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan yang berlaku, unt…

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib Bese…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 327 hal.; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 328.1 PER

Aspek hukum kepabeanan

Buku ini menyajikan aspek hukum kepabeanan meliputi masalah ekspor dan inpor serta upaya penataan kembali di pelabuhan; penerimaan dari pajak, bea masuk, dan bea cukai dan tinjauan peraturan perundang-undangan tidak pidana kepabeanaan dan beberapa putusan pengadilan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah

Inflasi Peraturan Daerah (Perda) bermasalah dewasa ini, temuan Kementerian Keuangan pada tahun 2009, dari 14.000 Perda, terdapat lebih dari 4000 Perda bermasalah dan dicabut. Dari hasil evaluasi Perda yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dibatalkan 1800 Perda. Pemerintah melalui Kemendagri, dalam rentang waktu 2002-2009 telah membatalkan sebanyak 1878 Perda. Tahun 2010, Kemendagri telah…

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p - 348.598 IND p

Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

351.12 MAR p

Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dala…

Program Pembentukan Perda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, dian…

Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan Tahun 2007

Untuk memberikan percepatan informasi peraturan perundangan di daerah, kami himpun dan diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul "Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan". Dengan harapan memberikan manfaat setiap pejabat dan aparat birokrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Perlindungan anak & Undang-Undang RI No.11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028228371

Deskripsi Fisik

428 hal. ; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.013 5 UND

Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan

Buku ini berisi mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang hingga saat ini menjadi bahan kajian dan riset yang menarik perhatian bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat secara umum. Buku yang tersaji dihadapan para pembaca ini merupakan kumpulan putusan Mahkaman Konstitusi yang dikategorikan sebagai putusan monumental atau acapkali secara luas dikenal sebagai "landmark decision…

Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Huku…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8166--20-1

Deskripsi Fisik

240 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.06 ALI a

Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Dari segi praktiknya, lembaga keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat.Untuk merespon perkembangan tersebut, dibutuhkan adanya buku panduan sejenis yang dapat memberikan penjelasan secara konfrehensif kepada masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan para pelaku usaha (bisnis). karena itu sebagai tindak lanjut, buku ini sengaja dihadirkan bukan ha…

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia

Buku ini menelaah berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada lima persoalan yang disorot: pertama, tentang hak pengusahaan perairan pesisir yang boleh diberikan kepada masyarakat lokal, nelayan tradisional, dan pelaku usaha; kedua, nilai strategis coral triangle initiative bagi masyarakat pesisir;ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat internasional dala…

Peraturan Perundangan Kehutanan Di Era Reformasi

Perubahan kebijaksanaan sentralisasi menjadi desentralisasi di bidang kehutanan saat ini sudah relatif memadai, terutama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2002 yang mengatur tentang kewenangan yang lebih rinci dari perencanaan hutan dan dana reboisasi. Singga para pihak yang terkait erat dengan bidang kehutanan memiliki aturan yang l…