/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Peraturan Perundang-undangan\"'" ]
Buku ini menyajikan himpunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Federal Amerika Serikat dan Negara Bagian yang berkaitan dengan notaris online jarak jauh atau remote online notary. Negara bagian di Amerika Serikat berjumlah 50 negara bagian, dan ada 45 negara bagian yang telah menetapkan undang-undang tentang remote online notary atau undang-undang notaris onlin…
Suatu negara demokrasi dibangun dengan adanya partisipasi aktif seluruh warga negara. Partisipasi aktif tersebut salah satunya diwujudkan dengan gotong royong untuk mengumpulkan dana dalam rangka membiayai kegiatan negara, termasuk penyediaan barang dan jasa publik melalui pemenuhan kewajiban dan hak-hak perpajakan. Namun, pemenuhan kewajiban kerap belum sepenuhnya dilaksanakan oleh wajib pa…
UU Nomor 10 tahun 2004, Buku 1 dan 2
elama ini kegentingan yang memaksa, sebagai syarat ditetapkan Perpu dalam Pasal 22, dibedakan dengan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945 sehingga Perpu tidak dikategori sebagai undang-undang darurat (emergency law). Wewenang Presiden menetapkan Perpu termasuk kekuasaan yang tidak terbatas (unlimited powers) karena mengamputasi kewenangan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU, mengabaika…
Buku ini memuat terutama Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 (UU No. 74 Tahun 1957; LN 1957/160) beserta memori penjelasannya (TLN 1957/1485).
buku ini dilengkapi dengan peraturan perundang undangan tentang perlindungan konsumen tahun 2001. selain itu, buku ini juga berisi mengenai himpunan undang undang paten dan merek khususnya yang terbit dari tahun 1992-1997
buku ini merupakan kumpulan segala topik yang berhubungan dengan pendidikan politik generasi muda, mulai dari kumpulan keputusan presiden RI mengenai topik tersebut serta juga bada pidato dan ceramah para tokoh politik seperti menteri dan tenaga ahli mengenai kepemudaan dan pendidikan politik
dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.
DPR Ri bersama dengan Pemerintah membahas rancangan undang undang tentang pengusaha kecil untuk disahkan menjadi undang-undang. maka melalui tahap demi tahap dibahas baik dalam sidang sidang khusus dan sampai akhirnya melalui sidang paripurna dapat disetujui oleh dpr untuk disahkan menjadi undang. undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan disahkan pada tanggal 26 desember 1995
Indonesia merupakan negara berdasar hukum, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan atau bersumber kepada UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu semua peraturan perundang-undangn harus mencerminkan atau merupakan penjabaran dari sistem dan asas sosial, politik, dan hukum yang ada dalam pembukaaan dan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 945
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 4 - Desember 2011 ini memuat artikel-artikel dengan topik utama era baru pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Antara lain: artikel Naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 oleh Zaelani; Menata ulang penyusunan program legislasi nasional dalam rangka pembentukan Undang-undang ya…