Masalah solusi letter of credit dalam perdagangan bebas

2 eks

Pembentukan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Batam

Pembentukan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Batam dan manfaatnya bagi Indonesia dan Singapura; eksistensi Batam sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas: perspektif geografis dan geosetrategis; kondisi infrastruktur Batam dan kesiapannya sebagai sebuah kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas; pengembangan Batam dan kondisi suprastruktur; keamanan dan dampaknya terhadap iklim bisn…

Apec dan Indonesia di persimpangan jalan

Buku ini berisi makalah-makalah yang disampaikan pada Workshop yang diadakan oleh Departemen Luar Negeri RI tanggal 23 Agustus 2008 mengenai “APEC dan Indonesia di Persimpangan Jalan” . Buku ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan baru dalam APEC dan memasyarakatkan APEC sebagai forum kerjasama ekonomi regional.

An APEC trade agenda?

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-981-230-460-5

Deskripsi Fisik

vii, 256 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

382.71 APE

The economics of the enterprise for ASEAN initiative

Edisi

-

ISBN/ISSN

981-230-335-9

Deskripsi Fisik

xvii, 442 hal.: il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

382.71959 ECO

Pembentukan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas batam

Buku tentang pembentukan Batam sebagai akwasan pelabuhan dan perdagangan bebas diterbitkan tidak lepas dari upaya memberikan masukan dalam penyusunan RUU tentang perdagangan bebas Batam. Buku ini didasarkan atas hasil penelitian untuk menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi realisasi AFTA tahun 2002, karena Batam merupakan proyek percontohan pelabuhan dan perdagangan bebas Indonesia yang m…

Jurnal Penelitian Politik, Vol. 7, No. 2, Thn. 2010

Semenjak sekitar satu dasawarsa terakhir telah berlangsung sejumlah pembicaraan dan sejumlah pertemuan yang bersifat multilateral maupun bilateral baik di tingkat regional, antar-kawasan, guna mematangkan gagasan tentang pemberlakukan era perdagangan bebas (free trade area/FTA), sebut saja perdagangan bebas APEC, pembicaraan intra-kawasan seperti pasar tunggal Eropa maupun gagasan serupa di kaw…

Peran pemerintah dan kebijakan perdagangan bebas di provinsi Kepulauan Riau

Saat ini perdagangan bebas telah menjadi arus utama sitem perdagangan internasional dan telah menciptakan interdepedensi antar negara. Perdagangan bebas menyebabkan peningkatan arus perdagangan dan menurunnya peran pemerintah dalam mengatur, mengawasi dan memproteksi perdagangan, sehingga peningkatan impor memberikan tekanan terhadap pelaku usaha domestik. Dari penelitian di Provinsi Kepri, dip…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 1 November 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4775 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk kawasan ekonomi khusus untuk mengatasi dampak negatif globalisasi ekonomi yaitu menurunnya daya saing nasional …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1970 tentang Pembentukan daera…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di jakarta pada tanggal 27 maret 1970 dalam lembaran negara nomor 21 tambahan lembaran negara nomor 2929. Undang-undang ini membahas tentang Ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang mengatur tentang daerah-daerah dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang mengusahakan fungsinya sebagai daerah perdagangan bebas dan pela…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Maret 1970 dalam lembaran negara nomor 20 tambahan lembaran negara nomor 2928 mengatur dan membahas tentang perdagangan dan pelabuhan bebas. Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat mendorong kegiatan lalu-lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi pengaruh besar dalam mema…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Desember 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053 merupakan undang-undang yang disusun untuk mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Kawasan perdagangan bebas dan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Desember 2000 dalam Lembaran Negara Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054 merupakan undang-undang yang disusun dengan pertimbangan bahwa letak dan peranan Kawasan Sabang dan gugusan pulau-pulau disekitarnya penting untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dan mengingat pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pe…