Pengujian Undang-Undang Judicial Review) No.38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) kepada Mahkamah Konstitusi, menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Masalah itu adalah Undang-Un…
This book offers a comprehensive guide and commentary to the Paris Agreement. Part I looks back over the history of the global climate change negotiations, analyzing the scientific and political drivers that propelled the Paris Agreement, the development of the legal and policy considerations that provide the framework, and the evolution of the conceptual pillars upon which it rests. The provis…
Buku ini dilandasi oleh keinginan penulis untuk memperkenalkan suatu asas di bidang hukum kontrak yang dapat memberikan dasar dan landasan baru pada asas-asas pokok hukum kontrak dan pranata hukum yang ada di dalam hukum positif.
Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan sosial (social justice). Buku pegangan ini merupakan rangkaian ”Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum” dan kumpulan tulisan dari par…
Buku ini mencoba menjawab semua permasalahan di atas dengan terlebih dahulu menguraikan eksistensi GATT dan WTO dalam era globalisasi, aspek-aspek hukum perdagangan internasional dalam kerangka GATT dan WTO, serta peran pemerintah dalam mengantisipasi penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kerangka WTO.
UU Nomor 24 Tahun 2000
Buku ini membahas dengan lugas dan mendalam kondisi penjualan properti dengan sistem inden (pre project selling) yang objeknya belum ada atau belum sempurna (uncompleted building), khususnya dalam kawasan huniah rumah tapak di Indonesia, yang dikemas dalam wujud Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau perjanjian akan melangsungkan jual beli. Pada dasarnya PPJB bukan perjanjian pendahuluan (…
"Tulisan ini merupakan sebuah disertasi yang diajukan oleh Pieter Godfried Maria van Meeuwen untuk mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Leiden. Melalui tulisan dengan judul 'Het Haagsche Huwelijksverdrag', pembaca dapat mengetahui seputar perjanjian pernikahan di Den Haag. Tulisan ini dibagi menjadi 5 bab. Pada bab pertama Meeuwen membahas persyaratan material pernikahan. Dalam bab kedua b…
"Jaspar dalam buku ini membahas tentang perjanjian Perjanjian San Fransisco yang telah diuji terhadap dasar hukum internasional. Dalam makalah yang baru diterbitkan, Jaspar telah mengedepankan dasar-dasar hukum internasional dan juga menunjukkan bahwa hukum ini memiliki kekuatan mengikat. Hukum ini sering diperdebatkan atau dibangun di atas dasar yang salah. Pernyataan Jaspar sampai pada kesimp…
Buku ini mengupas secara jelas dan tuntas teori dan asas perancangan kontrak, kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) secara hukum dan jenis akta sebagai tempat dituangkannya isi kontrak. Pengetahuan yang baik tentang kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU) tentunya dapat mencegah para pihak yang bersangkutan mencantumkan klausul-klausul dalam kontrak yang dapat menimbulkan ma…
Buku ini memuat teks-teks perjanjian di antara negara-negara yang memiliki kekuasaan di wilayah Eropa. Buku ini memuat hasil perjanjian di dalam tiga bahasa: Prancis, Jerman, dan Belanda. Teks-teks perjanjian ini bertopik pada kepentingan arbitrase dan netralitas di antara negara-negara tersebut. Buku ini memuat dua puluh perjanjian, di antaranya: Deklarasi Paris 16 April 1856, Deklarasi St. Pe…
--
Pada implementasinya, konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali merugikan masyarakat. Banyak praktik tata cara penerapan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan.