Ditapis dengan
Judicial Preview Terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional
Pengujian Undang-Undang Judicial Review) No.38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) kepada Mahkamah Konstitusi, menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Masalah itu adalah Undang-Un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-231-518-1
- Deskripsi Fisik
- xvi, 236 hlm. : il. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.026 SID j
The Paris Agreement on Climate Change : Analysis and Commentary
This book offers a comprehensive guide and commentary to the Paris Agreement. Part I looks back over the history of the global climate change negotiations, analyzing the scientific and political drivers that propelled the Paris Agreement, the development of the legal and policy considerations that provide the framework, and the evolution of the conceptual pillars upon which it rests. The provis…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-0-19-878933-8
- Deskripsi Fisik
- xxxii, 435 hlm. : il. ; 25 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 363.738 74 KLE p
Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pembuatan dan pengesahan pe…
UU Nomor 24 Tahun 2000
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 24/2000
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Memora…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2016 dalam Lembaran Negara No.11 Tambahan Lembaran Negara No. 5837, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Pbningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait. Beberapa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perse…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 5672, merupakan undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang Kerja Sama di Bi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 5673, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perja…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 5674, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perset…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 5675, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indon…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 September 1961 dalam Lembaran Negara No. 276 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2318 merupakan undang-undang tentang Persetujuan atas Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut ini telah menghasilkan antara lain tiga konvensi, yaitu Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, Convention on …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1961 tentang Perjanjian I…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Maret 1961 dalam Lembaran Negara No. 21 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2160 merupakan undang-undang tentang Perjanjian Internasional mengenai Perjanjian yang dimaksud dengan Undang-undang ini bahwa Negara Republik sebagai anggota International Telecommunication Union atau disingkat I.T.U. (Perkumpulan Internasional mengenai pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1958 tentang Pengesahan Perse…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 09 April 1959 dalam Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1564. Undang-undang ini mengatur tentang Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington. Bahwa untuk melancarkan pembiayaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa guna pembangunan ekonomi di Indonesia serta …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1959 tentang Persetujuan Perj…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Juni 1959 dalam Lembaran Negara nomor 61, Tambahan Lembaran Negara nomor 1804. Undang-undang ini mengatur tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran. Indonesia mempunyai hubungan baik dengan Kerajaan Iran. Hal ini terbukti ketika bangsa Indonesia memperjuangkan dan memproklamir…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Desember 1974 dalam Lembaran Negara nomor 63, Tambahan Lembaran Negara nomor 3044. Undang-undang ini mengatur tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai ekstradisi. Untuk mengembangkan kerjasama yang efektif dalam penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan perlu diadakan ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Oktober 2000 dalam Lembaran Negara no. 185 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4012 merupakan undang-undang mengenai Perjanjian Internasional yang melibatkan Negara Republik Indonesia yang sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam pernjanjian internasioal untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah