Era baru hukum pertambangan: di bawah rezim UU no. 4 tahun 2009

Buku ini adalah proses penyesuaian undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terjadi berubahan cara pandang terhadap pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia hingga saat ini.

Hukum Pertambangan di Indonesia

Buku ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia, disertai dengan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkar tambang berdasarkan hasil studi pada PT Newmont Nusa Tenggara.

Hukum pertambangan

Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara prabakti. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya.

Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bombana, Sulaw…

Buku ini disusun untuk memberikan suatu strategi penataan kegiatan pertambangan rakyat agar kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sekaligus mencegah terjadinya degradasi lingkungan yang sangat merugikan. Strategi yang ditawarkan disusun berdasarkan pengalaman panjang penelitian Tim Kajian Tambang LIPI yang telah melakukan penelitian di kawasan pertambangan sejak tahun 2003…

Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia

Hasil penelitian di lima kabupaten (Tasikmalaya, Bogor, Bengkulu Utara, Gorontalo Utara, dan Halmahera) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, kelompok penambang yang menganggap aktivitas menambang adalah hidup mereka karena mereka dilahirkan dan dibesarkan dalam warisan budaya menambang. Kedua, masyarakat yang melihat a…

Konsep Pertambangan Rakyat dalam Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Tambang yan…

Buku ini disusun berdasarkan empat aspek penting yang ditujukan untuk menjawab berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh kegiatan masyarakat yang menambang, yakni: aspek kebijakan; aspek modalitas; aspek kelembagaan/organisasi; dan aspek teknologi dan lingkungan. Dengan mengimplementasikan keempat aspek tersebut secara bersamaan, maka kegiatan pertambangan rakyat tersebut diharapkan akan memberi…

Hukum Mineral dan Batubara

Bidang hukum bidang pertambangan, mineral dan batubara telah memiliki berbagai payung peraturan yang diharapkan dapat mengatur segala sesuatu yang terkait dengan subyek, obyek, serta hal-hal lain yang terkait, seperti persoalan dampak lingkungan dan perpajakan. Untuk penanganan lingkungan hidup misalnya diperlukan pendanaan lingkungan, insentif dan disinsentif, jaminan reklamasi dan dana jamina…

Analisa Komoditi Ekspor 2007-2013: sektor pertanian,industri pengolahan dan p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Analisa Komoditi Ekspor 2006-2012: sektor pertanian, industri, dan pertambangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Analisa Komoditi Ekspor 2005-2011: sektor pertanian, industri, dan pertambangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Analisa Komoditi Ekspor Tahun 2004 - 2010: Sektor Pertanian, Industri, dan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Freeport : Catatan Pribadi

Inilah kisah yang mengabadikan pengalaman pribadi Chappy Hakim selama sekitar dua setengah tahun bergiat di PT Freeport Indonesia sebagai Senior Advisor dan Presiden Direktur. Pengalaman ini menarik dan penuh dengan pelajaran hidup, yang juga menjadi semacam laporan akhir masa tugasnya di Freeport.

Satu dekade nasionalisme pertambangan: mengungkap karut-marutnya implementas…

Buku ini terdiri dari 8 bab, 4 bab yang membahas seputar UU Minerba yang tidak terimplementasi secara maksimal. Untuk Bab 3 membicarakan karut-marut divestasi PTFI .

Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengusahaan mineral dan batubara dengan berbagai kepentingan melahirkan konflik atau sengketa. Terdapat kepentingan pemerintah, Pelaku usaha pertambangan. Muncullah berbagai konflik antara pemerintah daerah, pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan masyarkat lokal, pemerintah dengan masyarakat lokal, dan masyarakat dengan masyarkat akibat benturan kepentingan penguasaan dan pengusa…

De Crisisinvloed op het Bedrijfsleven

Buku ini adalah hasil investigasi pembebasan tanggal 1 Oktober 1931 di industri pembuatan dan pembuatan kapal, industri pertambangan dan industri pelayaran niaga di perusahaan pelabuhan. Kemudian buku ini dibangun dengan kerjasama dari Pengawas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan Pelabuhan, Pengawasan Tambang, dan Pengawas Pengiriman. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yaitu Industri b…

Analisis Akuntabilitas Tata Kelola Minerba : Studi Kasus LHP BPK atas Kontrak…

buku ini menyajikan dua subjudul analisis mendalam bedasarkan dua laporan hasil pemeriksaan BPK yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018. titik temu antara dua kajian ini berkaitan dengan konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah terutama setelah divestasi …

Upaya peningkatan kerjasama Indonesia -USA di sektor pertambangan: studi di P…

Kesiapan Indonesia untuk menarik lebih banyak lagi investor asing ditunjukan dengan diterbitkannya UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Buku bertjuan untuk mengetahui bagaimana dua perusahaan Amerika Serikat di bidang pertambangan,PT Free Po…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Dalam implementasinya, UU Minerba telah 7 kali diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, hanya 4 permohonan yang dikabulkan. Adapun rinciannya sebagai berikut: 1. Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerba terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28I ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. 2. Pasal 22 huruf a,hu…

Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis terhadap Undang-U…

Buku ini mendeskripsikan konsep penguasaan negara di bidang mineral dan batu bara yang didasarkan atas konsep negara hukum kesejahteraan (verzorgingsstaat) dalam makna bahwa negara tidak hanya berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya sebagai amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Atas pemikiran tersebut, pemerintah mengganti U…

Hukum pertambangan mineral & batubara

Buku ini merupakan buku yang mengkaji dan menganalisis secara sistematis tentang pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.