Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaanya

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-474-6

Deskripsi Fisik

274 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333 EFF p

Ekonomi pertanahan dan properti di Indonesia konsep, fakta, dan analisis

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8336-08-9

Deskripsi Fisik

[Hal. tidak urut] ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

333 SIM e

Ekonomi Pertanahan

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

--

Deskripsi Fisik

viii, 157 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.31 CAH e

Hukum Pertanahan Indonesia

2 eks.

Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi

Permasalahan-permasalahan aktual pertanahan hadir dalam buku ini, seperti pengadaan tanah untuk pembangunan, pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah, masalah relokasi korban tsunami, hingga kritik terhadap Perpres 36 tahun 2005.

Konsep-konsep hukum kepemilikan properti bagi asing (dihubungkan dengan hukum…

Pemberian properti bagi asing selama ini terhalang oleh asas nasionalitas yang menerapkan prinsip perlakuan berbeda dalam hukum pertanahan yang dalam praktik cenderung menerapkan asas pelekatan vertikal. Perlakuan tersebut berdampak negatif pada iklim investasi Indonesia, khususnya dalam bidang properti. Konsep pengembangan hukum bangunan tidak saja bermanfaat untuk menstimulus investasi asing …

Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata

krisi tanah di daerah perkotaan yang merupakan kegagalan pemerintah, terutama di negara-negara Dunia Ketiga, untuk menjamin perkembangan kota yang mengindahkan tempat-tempat pemukiman yang sah bagi mayoritas penduduk miskin. Dengan melakukan studi kasus di berbagai kota di dunia, terutama di Indonesia, pengarang buku ini menekankan lagi sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh konferensi PBB te…

Sejarah hukum agraria

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-602-6344-97-7

Deskripsi Fisik

xvi, 342 hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04598 PRA s

Hukum Administrasi Pertanahan

Buku ini membahas tentang hukum yang berkaitan dengan regulasi dalam bidang penatagunaan tanah, pendaftaran tanah, pengurusan hak atas tanah serta land-reform, juga berbagai kebijakan di bidang pertanahan. Aspek regulasi di bidang pertanahan ini menjadi penting dalam rangka pelaksanaan tugas negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengurusan sumber daya alam, khususnya tanah d…

Het Gemeentelijk Grondbedrijf

"Vlies dalam buku ini membahas tentang perusahaan tanah kota. Perusahaan tanah adalah nama resmi yang umum digunakan untuk layanan kota. Perusahaan tanah bertanggung jawab atas perolehan dan penjualan tanah, serta eksploitasi tanah yang ditujukan untuk tujuan ini dengan setiap bangunan yang ada di atasnya. Perusahaan tanah kota muncul terutama karena kebutuhan keuangan kota. Bagaimanapun hampir…

Konflik Pertanahan

Konflilk adalah sebuah keniscayaan dalam interaksi dan dinamika kehidupan masyarakat di mana pun. Konflik pertanahan pun akan terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat, karena tanah memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi simbol status sosial. Konflik pertanahan di Indonesia bersifat kompleks karena tidak hanya terkait aspek hukukm tanah, melainkan juga terkait variabel-variabel nonhukum

tanya jawab masalah pertanahan

perlunya bantuan dari segenap lapisan masyarakat untuk turut serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang kita kenal dengan nama program catur tertib pertahanan yang meliputi tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup..

Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang

Buku ini memberikan pengertian tentang aturan-aturan hukum dan praktik kegiatan terkini yang terkait dengan agraria/pertanahan dan tata ruang. Sejak pembentukan kabinet baru tahun 2014, urusan tata ruang disatukan dengan urusan agraria dan pertanahan dalam Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penggabungan tersebut merupakan sinyal positif bagi pengelolaan ruang dan agrar…

Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi…

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-428-483-1

Deskripsi Fisik

xxxiv, 659 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 HAR h

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan

Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalah yang berujung pada sengketa kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di satu sisi, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain pemerintah pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yang…

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-180-6

Deskripsi Fisik

xv, 223 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaks…

berisi Peraturan Presiden RI Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ini dilengkapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Peraturan Pertanahan Dan Perumahan Tahun 2004-2005

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indones…

Buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan ini membahas antara lain Undang-undang pertanahan, Perpu Pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Agraria/KBPN, Keputusan Menteri Agraria/KBPN, Surat edaran Menteri Agraria/KBPN.

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indones…

Buku ini memuat: Undang-undang pertanahan, Perpu pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keppres Pertanahan, Peraturan Menteri agraria/KBPN, Keputusan Menteri agraria/KBPN, Surat edaran Menteri agraria/KBPN, Intruksi Menteri agraria/KBPN

Pilihan peraturan di bidang pertanahan tahun 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 448 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-