Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 1977 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1977. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113 (TR).

Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sejak adanya perubahan UUD 1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ke…

Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997-2002

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1632 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.046 HIM

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pertahanan Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

153 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.052 UND

Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara

Undang - undang mengenai Kepolisian Negara

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan di Bidang Perumahan dan Pemukiman

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-428-226-x

Deskripsi Fisik

xvii, 886 hlm.; ilus.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.063 MAR u

Kompilasi Undang-Undang & Peraturan Bidang Pendidikan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-97233-0-4

Deskripsi Fisik

x, 695 hlm., ilus, 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.08 ROZ k

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepolisian

2 eks

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pos dan Telekomunikasi

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1529 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.099.2 HIM

Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001)

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

255 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.077 2 UND

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

792 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.04 HIM

Petunjuk Teknis Praktik Kedokteran Tahun 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 492 hlm, ils 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 348 PET

Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002)

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

143 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.03 PEN

Petunjuk Teknis Praktik Kedokteran Tahun 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 492 hlm, ils 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 348 PEM p

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2004

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

206 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.04 HIM

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2001

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

758 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.04 HIM

Ilmu perundang-undangan

Buku ini disusun dalam beberapa bab yang secara keseluruhan saling terkait dan integral. Pada bab pertama disajikan hal-hal yang berhubungan dengan konsep-konsep yang berlaku dalam ilmu perundang-undangan termasuk pendefinisian ilmu yang dimaksud secara etimologis ataupun terminiologis. Pada bab kedua dikaji tentang sistem pemerintahan dan peraturan perundangan, yaitu topik intinya berkaitan de…

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembent…

Salah satu keberhasilan konsolidasi demokrasi Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru (Orba) adalah amandemen terhadap UUD 1945. Selama Orba, UUD 1945 menjadi sebuah dokumen sakral, keramat, dan tidak ditempatkan sebagai norma yang hidup. Perubahan konstitusi sebagai hukum dasar dan beragam permasalahan dalam upaya perlindungan HAM serta kecenderungan perubahan paradigma hukum Indonesia, telah m…

Memahami pembentukan peraturan perundang-undang (undang-undang nomor 10 tahun…

untuk siswa, Mahasiwa, Dosen, Biro Hukum dan Perundang-undangan serta insan Legislatif