Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
    Lihat Lebih Banyak
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 9 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Pos–Undang-Undang d...
# Debug Box 
/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"

Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"

SQL ⚙️: array:2 [
  "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))"
  "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0"
]

Bind Value ⚒️: array:1 [
  ":subject" => "'+\"Pos–Undang-Undang dan Peraturan\"'"
]
cover
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Komentar Bagikan
Republik Indonesia.Presiden

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 146 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065 merupakan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang pos. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan pos yan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1959 tentang Pos
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Maret 1959 dalam lembaran negara nomor 12 tambahan lembaran negara nomor 1747, undang-undang ini mengatur tentang Dinas Pos yang berdasar pada peraturan-peraturan dari zaman penjajahan yang telah diubah, dicabut atau ditambah, sesuai dengan konstellasi kenegaraan baru; selanjutnya ada beberapa perubahan yang telah disesuaikan de…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1954 tentang Perjanjian-Per…
Komentar Bagikan

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Juli 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 79 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 634. Undang-undang ini mengenai perjanjian Republik Indonesia, sebagai anggota Union Postale Universelle (Perkumpulan Pos Sedunia) telah turut menandatangani perjanjian-perjanjian yang berikut: a. Convention postale universelle 1952 (Konperensi Pos Seduni…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1956 tentang Pengubahan dan T…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Desember 1956 dalam Lembaran Negara nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 1132. Undang-undang ini mengatur tentang pengubahan dan tambahan ”Postordonnantie 1935”. Negara-negara yang dalam hubungan dalam negerinya, tidak memberikan pembebasan biaya pos bagi barang cetakan guna keperluan orang buta, berwenang untuk memungut b…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 25 Oktober 1969 dalam Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2911, merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mencabut Undang-undang Nomor 5 tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya. Indonesia sebagai anggota Perhimpunan Pos Sedunia (Union Postale Universelle), pada tanggal 10 Juli 1964 di W…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 21 Juli 1984 dalam Lembaran Negara Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276, merupakan undang-undang tentang pos yang mengatur pembinaan, penyelenggaraan, dan pengusahaan pos. Penyelenggaraan pos penting untuk kelancaran berkomunikasi bagi manusia sebagai insan sosial, kegiatan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggara…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1952 tentang Penetapan Undang-…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Februari 1952 dalam Lembaran Negara nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 197. Undang-undang ini mengatur tentang aturan hukum (rechten ordonnantie). Perubahan pasal 2a OR (Rechten Ordonanntie) yang termuat dalam pasal I-A, dianggap sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif dalam usaha pemberantasan perdagangan gelap.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 86, Tambahan Lembaran Negara nomor 490. Undang-undang ini mengatur tentang Bank Tabungan Pos. Berhubung dengan pemulihan kedaulatan yang berakibat perubahan dalam ketaatan negara khususnya dan perubahan dalam keadaan masyarakat umumnya, maka "Postspaarbank-ordonnantie" yang dibuat untuk …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1953 tentang Penetapan “Und…
Komentar Bagikan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 81. Undang-undang ini mengatur tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang pengubahan Undang-undang Postspaarbank (Bank Tabungan Pos).

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
-