Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.
Sosialisasi penggunaan fitur baru pada aplikasi SiPenjagaRB merupakan tahap akhir dari tahapan kegiatan jangka pendek untuk aksi perubahan. Sosialisasi diikuti oleh pejabat atau staf di bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dalam tahap ini Project Leader menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan aplikasi ini, yaitu mempermudah dan mempercepat dalam pengisian Lem…
Tujuan penulisan buku ini adalah menyamakan persepsi,visi,misi,tujuan,sasaran,upaya dan langkah-langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi agar terwujud pemerintahan negara yang bersih,berdayaguna dan berhasilguna; sebagai bahan referensi,bahan perumusan kebijakan dan petunjuk dalam menyusun net working dan bekerjasama dengan para pakar,stake holder dan masyarakat dalam melakukan reormas…
Pada hakikatnya, kehadiran negara bagi warga negara adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusionalnya sebagai bagian dari kewajibannya (state obligation). Pelayanan publik yang baik adalah bagian dari efektifnya fungsi negara. Oleh karenanya, filosofi pelayanan publik haruslah berorientasi pada kepentingan publik. Buku "Filosofi Pelayanan Publik" memberikan penjelas…
Latar belakang konsep kemitraan dapat dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang cenderung mengharapkan tersedianya pelayanan yang prima. Sementara itu kemampuan pemerintah selaku penyedia layanan yang baik untuk memenuhi perkembangan masyarakat terkesan terbatas. Teori partnership atau kemitraan mulai terpikirkan ketika terasa bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah sangat terba…
Dalam buku ini penulis membahas mengenai catatan pelayanan publik di Hindia. Undang-undang mengatakan apa yang harus dilakukan seorang pejabat kepada siapa fungsi Kejaksaan Umum telah ditugaskan. Jika dianggap suatu ketentuan tidak jelas atau tidak lengkap, maka seseorang dapat berkonsultasi dengan komentar dan kasus hukum yang ada di dalamnya dan menguji interpretasi yang diberikan terhadap pe…
Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Pattiro memfasilitasi implementasi mekanisme komplain terhadap pelayanan publik di tiga kota di Pulau Jawa, dua kabupaten di Pulau Sulawesi dan satu Kabupaten di Pulau Lombok. Implementasi mekanisme komplain terhadap pelayanan publik yang dikembangkan Pattiro antara dengan melakukan advokasi kebijakan berupa Raperda Pelayanan Publik; kedua, memfasilitasi…