Secara sistematis dan kritis, penulis memaparkan kondisi riilmengenai kondisi dan permasalahan penyelenggaraan penyiaran publiksaat ini. Penulis selanjutnya memberikan gagasan tentang peleburan RRIdan TVRI menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yangperintah untuk membuat rancangan undang-undang telah termuat dalamProgram Legislasi Nasional 2014-2019. Penulis juga …
Kemajuan teknologi digital telah membawa transformasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam sistem pelaporan hasil produksi media. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaporan hasil produksi Radio Parlemen dengan memanfaatkan media digital sebagai platform utama. Saat ini, proses pelaporan yang dilakukan secara manual menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakefisienan, keterbata…
Buku ini terdiri dari tiga bagian yaitu: (1) Komisi Kebutuhan Teknis, (2) Laporan Sekretariat, dan (3) Kegiatan Sekretariat. Ini adalah kutipan dari bab pertama. Laporan ini merupakan kelanjutan dari 'Laporan Komisi Kebutuhan Teknis Pers, Radio, dan Film' 1947. Pada Desember 1946, Konferensi Umum Pertama Unesco memutuskan bahwa survei harus dilakukan karena masalah urgensi yang diderita oleh ne…
Fokker menjelaskan mengenai sejarah legislasi radio di Belanda dalam buku ini. Dengan pesatnya perkembangan sarana komunikasi seperti telegrafi, telepon, dan radio maka tidak heran bahwa pada saat tertentu orang akan bertanya-tanya apakah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur penggunaan sarana komunikasi tersebut? Apabila sudah ada undang-undang yang mengatur, apakah penggunaan s…
Buku RRI Play: Strategi Memenangkan Persaingan Global yang ditulis oleh M. Rohanudin memberi jalan bagi publik Indonesia untuk mengetahui kondisi dan perkembangan LPP RRI saat ini dan ke depan. Sebagai orang dalam RRI, tentu saja buku ini menyajikan informasi langsung, akurat dan dalam tentang LPP RRI.
Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi masyarakat mengenai pemilu. Dalam penelitian ini ditemukan persepsi yang 'terlanjur' tertanam di benak masyarakat misalnya berkenan dengan politik uang, golput, dan lain-lain. Dalam penelitian ini juga ditemukan persepsi positif bahwa pemilu merupakan sarana penentuan nasib bangsa. Dengan mengetahui persepsi tersebut, diharapkan menjadi inspirasi bag…
Keberadaan bagian Humas mempunyai arti penting bagi semua lembaga swasta maupun pemerintah, sebab bagian humas mempunyai tanggung jawab yang besar atas terwujudnya hubungan yang serasi dan harmonis antara lembaga dengan masyarakat. Di dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah kabupaten Kudus, Humas merupakan salah satu bagian fungsional dari Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Kudus. Sedang…
Undang-undang ini mengatur penyerahan pajak-pajak Negara yang meliputi: Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bangsa asing dan pajak radio kepada daerah sesuai semangat perimbangan keuangan Negara dan daerah. Selama daerah tingkat I belum memiliki pembagian Daerah-daerah Tingkat II, pajak-pajak tersebut diserahkan kepada Daerah tingkat I. undang-undang ini berlaku surut sampai dengan 1 Septe…