Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3519-814

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598

Wakil rakyat di era reformasi memasuki abad 21

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

223 hal. ; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Rep…

Buku ini mengenai hukum tata negara di tanah air, terutama yang membahas mengenai lembaga negara mahkamah konstitusi. Adanya mahkamah konstitusi akan sangat melindungi hak-hak konstitusional rakyat sekaligus menciptakan checks and balances.

Peraturan Presiden No.137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

14 bulan Idham Azis bisa apa?

Buku ini adalah laporanhasil observasi penulis terhadap proses pengangkatan Jenderal (Pol) Idham Azis sebagai Kapolri. Tuuannya, agar masyarakat dapat melihat apa dan bagaimana kerja anggota DPR RI dalam menentukan pengangkatan putra-putri terbaik bangsa untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di negeri ini. Buku ini juga perlu dibaca oleh setiap insan Polri pada berbagai jenjang tanggung jaw…

Diskresi Kepolisian : Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme

Aparat kepolisian sebagai ujung tombak atau gate keeper sistem peradilan pidana di Indonesia, yang berhadapan langsung dengan para pelaku kejahatan terorisme, memang berada dalam kondisi dilematis ketika berupaya untuk menanggulangi kejahatan terorisme di masyarakat ini. Apabila para terduga teroris ini ketika hendak ditangkap melakukan perlawanan bersenjata maka tak ada pilihan lain selain jug…

TNI – Polri di Masa Perubahan Politik

Dalam buku ini, 17 kontributor yang memiliki latar belakang berbeda mulai dari akademisi, mantan maupun pejabat TNI-Polri aktif, hingga aktivis LSM, membahas problematika hubungan TNI-Polri. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana reformasi sektor keamanan, perjalanan reformasi TNI serta Polri berlangsung selama ini? Apa problematika yang timbul dalam konteks hubungan TNI-Polri dalam me…

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan a…

Selain memuat keputusan presiden seperti yang tertera pada judul, terbitan ini juga memuat Peraturan Pelaksanaan UU Otonomi Daerah.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 1978-1983

Buku ini memuat masa pemerintahan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 1978-1983. Buku ini menjadi memorial dari masa kepresidenan Soeharto serta memuat berbagai dokumentasi peristiwa yang terjadi pada masa itu. Buku ini juga memberikan penjelasan ideologis tentang makna Republik Indonesia, lambang negara, falsafah, hingga undang-undang yang yang memuat tentang berbagai aturan badan legi…

Undang - undang RI tahun 1999

buku ini merupakan kumpulan undang undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, buku ini juga dilengkapi dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd tahun anggaran 1999-200, uu no 7 tahun 1999 tentang apbn. 1999-2000, dan keppres no 6 tahu 1999 tet…

Sistem Pelaporan Kegiatan Anggota DPR RI

Sistem pelaporan tidak saja berfungsi sebagai parameter akuntabilitas dari wakil rakyat, melainkan juga sebagai media bagi anggota dewan dalam berkomunikasi dengan kontituennya, alat komunikasi politik dengan konstituen, sekaligus sebagai alat kontrol bagi konstituen terhadap wakil rakyat yang mewakili aspirasi mereka.

Mengenal Dewan Perwakilan Rakjat RI Hasil Pemilu 1971

DPR RI sekarang ini adalah pencerminan kehidupan demokrasi pada masa ini. Suatu kehidupan demokrasi yang dibina berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berasaskan pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sebabnya DPR RI didalam tata tertibnya menetapkan bahwa pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin …

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Di Tengah Agenda Reformasi Bangsa …

Sesuai dengan perinta Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di “Rumah Rakyat” dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan daerah dari seluruh Indonesia. Dengan demikian Sdang Bersama DPR-RI dan DPD-RI menjadi peristiwa bersejarah, dan merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Sidang ber…

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 2004 tentang Perubahan a…

keputusan presiden republik indonesia nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan presiden RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kec…

undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah & undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 5514, merupakan undang-undang mengenai Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, kh…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 5513, merupakan undang-undang mengenai Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana meliputi penyidikan, penuntutan, atau proses acar…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Pe…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Mei 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2963 undang-undang ini menetapkan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam tahun anggaran 1970/1971 diperlukan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 d…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1949 tentang Pengesahan Konst…

Mengesahkan dan menerima baik Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1988 tentang Perubahan atas Un…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Maret 1988 dalam Lembaran Negara Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368 merupakan undang-undang yang membahas Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Angkatan bersenjaa Republik Indonesia perlu menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara yang memenuhi persyaratan untuk ikut …