Pengalaman Perjuangan dalam Merintis Kemerdekaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxx, 254 p. : ill. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Memikir Ulang Regionalisme

Disini dicoba untuk mengajukan argument dan pandangan mengenai metode dan cara berkampanye untuk dapat memenangkan persaingan politik. Bukan hanya semasa pemilu, melainkan dapat memenangkan persaingan politik.

Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998

Dimasa perjuangan melawan penjajahan dan di awal kemerdekaan, Sumatra Barat dalam beberapa hal berbeda dari masyarakat lain di luar Pulau Jawa. Orang-orang Sumatra Barat memainkan peran yang menentukan dalam perpolitikan Indonesia, kedudukan mereka dalam pemerintahan Republik Indonesia hanya kalah dari pemimpin yang berasal dari Jawa.

Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XI…

Walaupun kajian tentang masyarakat Minangkabau sudah mengalami kemajuan yang semakin pesat sejak beberapa tahun terakhir ini, penelitian tentang sejarah Sumatera Barat khususnya masih dirasakan amat langka. Terutama mengenai sejarah periode abad ke-19 hanya ada beberapa tulisan tulisan dari Christine Dobbin tentang Perang Paderi,*) yang sejak beberapa tahun terakhir ini belum dapat diterbitkan.

Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat

Edisi

II

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

247 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Welcome to West Sumatra

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

145 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Memikir ulang regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an

Empat bagian isi buku ini memperlihatkan dinamika sejarah daerah Sumatera Barat tahun 1950-an dalam NKRI. Uraian dalam empat bagian utama ini memperlihatkan bagaimana hubungan antara daerah dengan pusat, bagaimana daerah melihat pusat, serta sekaligus melukiskan bagaimana hubungan antara Bukittinggi dengan daerah-daerahnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang mencakup selu…