Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia

Kegiatan penambangan sangat dekat risikonya dengan kerusakan lingkungan hidup, karena apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan hati-hati atau lalai akan berakibat tanah longsor, amblas, banjir, tanah tidak subur lagi, sungai menjadi kering sehingga akan menimbulkan kerugian rakyat, bangsa dan negara. Sebagai industri pertambangan, di dalam melakukan kegiatan produksi dan pemasaran maupun m…

Hukum Pertambangan di Indonesia

Buku ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia, disertai dengan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkar tambang berdasarkan hasil studi pada PT Newmont Nusa Tenggara.

Konflik di Daerah Pertambangan: Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan K…

Penelitian tentang konflik di daerah pertambangan dengan kasus tambang emas di wilayah Pongkor dan Cikotok serta kasus tambang batu bara di wilayah Kalimantan Selatan, merupakan salah satu fokus dari kelompok penelitian konflik di Indonesia: Penyebab, Karakteristik dan Penyelesaiannya Jangka Panjang. Penelitian ini merupakan salah satu dari beberapa kegiatan penelitian yang berada di bawah Prog…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Dalam implementasinya, UU Minerba telah 7 kali diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, hanya 4 permohonan yang dikabulkan. Adapun rinciannya sebagai berikut: 1. Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerba terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28I ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. 2. Pasal 22 huruf a,hu…

Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis terhadap Undang-U…

Buku ini mendeskripsikan konsep penguasaan negara di bidang mineral dan batu bara yang didasarkan atas konsep negara hukum kesejahteraan (verzorgingsstaat) dalam makna bahwa negara tidak hanya berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya sebagai amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Atas pemikiran tersebut, pemerintah mengganti U…

Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia

Buku ini mencoba melakukan tinjauan kritis secara yuridis dan dalam tataran implementasinya atas pelaksanaan sistem pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang berjalan selama ini, mulai dari pengungkapan konsep dasar hak menguasai negara atas bahan galian, filosofi tahapan kegiatan usaha pertambangan, pengaturan usaha pertambangan, konsep pengelolaan pertambangan yang baik dan benar sampai d…

best practice guidance for effective methane drainage and use in coal mines

Edisi

the ece energy series

ISBN/ISSN

978-92-1-117018-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum pertambangan di Indonesia

Bab 1& 2 membahas pengertian dan asas-asas hukum pertambangan,bab 3 penggolongan bahan galian,bab 4 kuasa pertambangan,bab 5 aspek hukum pertambangan rakyat,bab 6 konsep teoritis dan momentum terjadinya kontrak karya,bab 7 kajian yuridis terhadap perubahan substansi kontrak karya,bab 8 batu bara,bab 9 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, bab 10 aspek hukum minyak dan gas bumi,ba…

Potensi Konflik di Daerah Pertambangan: Kasus Pongkor dan Cikotok

Konflik atau potensi konflik di dalam masyarakat sekitar kawasan pertambangan yang disebabkan oleh keberadaan penggali tanpa ijin (PETI) tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ketiga pihak yang berinteraksi di sana, yaitu perusahaan, masyarakat lokal dan PETI itu sendiri. Buku ini berisi suatu usulan solusi penyelesaian konflik di kawasan pertambangan. Solusi awal ini didasarkan pada pengident…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mine…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 merupakan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan min…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 53 tahun 1958 tentang Penetapan Bagian…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketent…

Undang-undang ini dibentuk dan diundangkan pada tanggal 2 Desember 1967 dalam lembaran negara nomor 19 tambahan lembaran negara nomor 2828. Dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah…

Mengenal hasil tambang indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 187 hal :il. :18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-