Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 68, tambahan lembaran Negara nomor 4725 merupakan undang-undang yang memuat ketentuan pokok pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemer…
Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Materi yang dituangkan dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap teori dan konseptual, prinsip pokok UUPA, UUPPLH, UUTR, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdiri dari 5 Bab, meliputi Bab 1 berisi tentang Kebijakan Pembaruan Huku…
Buku ini merupakan kumpulan karya jurnalis yang mendapat award pada Anugerah Jurnalistik Tata Ruang (AJTR) 2009. Jurnalis menjadi figur sentral komunikasi massa, meski ada keterbatasan dalam pemahaman penataan ruangnya. Buku ini menjadi salah satu dokumen AJTR 2009 yang akan dijadikan bahan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah, serta dipublikasikan me…
Buku Karya Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita ini membahas mengenai dimensi tata ruang tematik, tata ruang ekonomi, dan tata ruang pembangunan. Tata Ruang Pembangunan diartikan sebagai wadah (arena) di tempatkannya berbagai kegiatan pembangunan. Selain hal tersebut, buku ini juga mengulas pentingnya dimensi tata ruang dalam perencanaan pembangunan, klasifikasi tata ruang wilayah, teori-teori pert…