Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2009 dalam Lembaran Negara nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5050. Undang-undang ini mempertegas peran pemerintah daerah mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan, sampai dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1997 dalam Lembaran Negara nomor 37 dan tambahan lembaran negara nomor 3682 merupakan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan transmigrasi yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1972 sudah tidak dapat lagi mengantisipasi tuntutan perkembangan dan orientasi transmi…