UU Nomor 1 Tahun 1995, Jilid I dan II
UU Nomor 9 Tahun 1998
Buku yang berjudul Teori dan Panduan Praktik Pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia ini berusaha membentangkan teori-teori hukum dan perundang-undangan, dan bermuara pada teori perundang-undangan yang dikembangkan penulis, yaitu Teori Tiga Pilar Penentu Kualitas Produk Peraturan Perundang-undangan (Three Pillars of Quality of Legal Product), Serta metode perundang-undangan yang d…
Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…
Buku ini mengupas secara lengkap mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan serta sejarah pembentukannya. penulis latar belakang pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dikenal dengan UU PPP, perdebatan menyangkut materi muatan yang diatur didalamnya, politik hukum yang memengaruhi penyusu…
Buku ini menjelaskan tentang fungsi undang-undang yang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan sebagai pengatur masyarakat dengan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum mengenai ilegal right, privelege, function, duty, status, or dispotition dalam berbagai aspek kehidupan
Buku ini mendeskripsikan konsep yang terkait dengan perundang-undangan dan menganalisis mengenai dinamika perkembangan hirarki dan jenis serta proses pembentukan undang-undang di Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan sampai saat ini. Adapun hal-hal yang dijabarkan dalam buku ini adalah tentang teori perundang-undangan; pengertian undang-undang, kedudukan undang-undang-undang dalam hirarki norm…
Buku panduan tentang proses legislasi ini ditulis untuk menunjang tugas-tugas dan pekerjaan anggota DPR RI, terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan RUU bersumber dari pemerintah dan DPR, serta peran alat kelengkapan…
Fungsi utama DPR adalah mengesahkan undang-undang. Penyusunan RUU merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap. Sebelum di DPR, beberapa tahap ini berlangsung di departemen pemerintah. Banyak masalah yang masih ditemukan dalam proses ini legislatif di Indonesia, misalnya, koordinasi antar departemen pemerintah. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis proses legislatif di Indonesia dengan me…
UU Nomor42 tahun 1999