Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945

Buku ini memuat ulasan ilmiah tentang: Bab I: Reformasi ketatanegaraan yang meliputi pembahasan tentang agenda perubahan UUD, reformasi kelembagaan negara, reformasi peraturan perundang-undangan, dukungan budaya hukum. Bab II: Organ negara dan pergeseran kekuasaan, mencakup kedaulatan dan pembatasan kekuasaan, MPR, DPR/DPRD, lembaga Kepresidenan, kekuasaan kehakiman. Bab III: Institusi kepresid…

Pandangan Negara Integralistik : Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-444-307-7

Deskripsi Fisik

xvi, 284 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 SIM p

Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran = Indonesian Constitutiona…

Beberapa substansi “ideologis romantis” konstitusi selalu mengemuka ketika ada wacana perubahan UUD. Dasar negara Pancasila yang ada di Pembukaan adalah jaminan Indonesia sebagai negara bukan agama; sistem pemerintahan presidensial; negara kesatuan adalah hal-hal yang sudah baku disepakati untuk tidak diubah, dan menjadi syarat dasar bagi terlaksananya perubahan UUD 1945. Karenanya, ide unt…

Sharia's & Constitutional Reform In Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-981-230-399-8

Deskripsi Fisik

vi, 271 hlm.; 23 cm

Judul Seri

ISEAS Series on Islam

No. Panggil

342.03 HOS s

UUD 45 dam amendemen I-IV

Buku ini berisi naskah UUD 45 yang sudah mengalami perubahan amendemen I hingga IV. Disamping itu buku ini dilengkapi juga dengan naskah-naskah perundangan penting lainnya, yaitu UUD RIS, UUDS, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta, Proklamasi, Sumpah Pemuda, penjelasan arti lambang negara, daftar proklamator RI dan pahlawan nasional, serta Surat Perintah Sebelas Maret.

Sekitar UUD 1945 dewasa ini

Konstitusi tertulis atau Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, ialah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan dasar dan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun UUD 1945 yang mengalami empat kali amandemen (1999, 2000, 2001, dan 2002) memerlukan kurang lebih 51 Undang-undang pelaksanaan UUD 1945. UU organik se…